Kejatuhan Perdana Menteri Imran Khan dan Demonstrasi Mahasiswa

Sejak Paskitan berdiri tahun 1947, tidak ada satu perdana menteri pun yang dapat memerintah selama satu periode penuh. Umumnya berhenti sebelum garis finis karena berbagai sebab.

Pada Pemilu 2018, Imran Khan mendapat 115 suara di DPR. Syarat untuk berhak membentuk pemerintahan adalah 137 suara (50 persen jumlah anggota DPR yang dipilih +1).

Kekurangannya (22 suara) didapat dari partai-partai kecil. Dengan modal suara yang banyak tetapi tidak terlalu besar selisihnya dengan kubu oposisi, Imran Khan pun menjadi Perdana Menteri Pakistan ke-22 (periode 2018-2023).

Imran Khan mendapat dukungan dari generasi muda, terutama yang berada di perkotaan, termasuk Karachi, kota terbesar Pakistan. Mereka berharap agar Imran Khan yang mantan pemain kriket yang berhasil mengharumkan nama Pakistan di arena olahraga internasional itu juga berhasil mengatasi masalah pokok bangsa seperti pengangguran/kemiskinan, ketidakamanan, korupsi, dan defisit keuangan negara.

Memang hal-hal itulah yang menjadi tema kampanye Imran Khan saat itu, yang membuat partainya, Gerakan Pakistan untuk Keadilan (Pakistan Tehreek-e-Insaf - PTI), mampu mengalahkan dua partai terbesar: Liga Muslim Pakistan (Pakistan Muslim League - PML) dan Partai Rakyat Pakistan (Pakistan People's Party - PPP).

PML didirikan oleh Muhammad Ali Jinnah, proklamator Pakistan pada tahun 1906, sedangkan PPP didirikan oleh Zulfikar Ali Bhutto tahun 1967. Adapun PTI didirikan Imran Khan pada tahun 1996.

Kemenangan PTI dalam Pemilu 2018 itu merupakan amanat rakyat untuk perubahan Pakistan yang diberikan kepada Imran Khan. Namun sayang, semangat dan upaya Imran Khan untuk memenuhi kehendak rakyat itu tidak cukup memuaskan, sehingga terjadilah pergantian kepala pemerintahan sebelum waktunya habis.

Hadapi sejumlah kendala

Imran Khan memang menghadapi kendala besar selama 3,5 tahun masa kepemimpinannya, yaitu pandemi Covid-19. Seperti halnya di negara-negara lain, pandemi telah membuat ekonomi Pakistan berhenti tumbuh akibat dibatasinya kegiatan produksi dan pergerakan orang dan barang untuk mencegah persebaran virus korona.

Investasi oleh pengusaha-pengusaha Pakistan yang sukses berbisnis di negara-negara lain menjadi tertunda kedatangannya. Bagaimanapun, investasi baru akan masuk di suatu negara jika ada prospek untuk mendapat profit di sana. Padahal investasi inilah yang digadang-gadang Imran Khan untuk memperbanyak lapangan pekerjaan sebagaimana janjinya saat kampanye.

Berbagai kendala tadi membuat ekonomi Pakistan berjalan ‘sempoyongan’. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengukur tingkat inflasi meningkat menjadi 13 persen pada Januari 2022, dan harga-harga bahan pokok meningkat menjadi 15 persen pada pertengahan Maret 2022. Kesulitan masyarakat karena kenaikan harga-harga ini memberi celah bagi partai-partai oposisi untuk menggulingkan Imran Khan.

Demonstrasi mengritik pemerintah pun dilakukan partai oposisi, yang dibalas dengan demonstrasi membela pemerintah. Kubu Imran Khan membeberkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan rakyat dan mengendalikan ekonomi, seperti pemberian bantuan sosial, peningkatan upah minimum, dan perolehan pinjaman dari IMF. Namun berbagai upaya itu rupanya tidak cukup berhasil.

Puncak kegaduhan politik berakhir setelah DPR Pakistan menetapkan mosi tidak percaya kepada Imran Khan pada hari Minggu, 10 April 2022. Koalisi partai oposisi kemudian menunjuk Ketua Partai PML, Shahbaz Sharif, untuk menggantikan posisi Imran Khan sampai diadakannya pemilu pada tahun depan.

Demokrasi berjalan kurang tertib karena aspirasi rakyat tidak disadari tepat waktu. Imran Khan harus menerima kenyataan pahit, mundur sebelum peluit akhir pertandingan berbunyi.

Sistem parlementer

Politik Pakistan yang cenderung rapuh karena pemerintahan yang berhenti di tengah jalan menunjukkan kelemahan sistem demokrasi parlementer. Indonesia pun pernah mengalami periode seperti ini pada 1945-1959. Selama kurun waktu itu, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan tidak pernah berumur panjang, bahkan ada yang berumur beberapa bulan.

Dengan Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959, sistem pemerintahan parlementer diubah menjadi sistem presidensial. Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan.

UUD 1945 yang direvisi menetapkan bahwa presiden yang memenangkan pemilu berhak menjalankan pemerintahan hingga lima tahun, yang sesudahnya dapat dipilih kembali namun hanya satu kali. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR kecuali ada alasan prinsip, seperti kesehatan.

Sistem demokrasi parlementer sebenarnya ada nilai positifnya, yaitu kepala pemerintahan dapat diganti jika tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Hal itu dapat dilakukan dengan pengajuan mosi tidak percaya oleh partai-partai oposisi atau karena koalisi partai yang memerintah retak, yaitu beberapa menteri mengundurkan diri sebagai protes terhadap kebijakan perdana menteri yang tidak mereka setujui. Perdana menteri yang berkuasa kehilangan dukungan suara di parlemen.

Hal inilah yang sering terjadi di Jepang, yaitu terjadinya pergantian perdana menteri dalam waktu singkat. Namun setiap pergantian kabinet di Jepang cenderung tidak menimbulkan kegaduhan politik, baik di parlemen maupun di jalanan. Masyarakat tidak memberi perhatian besar pada pergantian kabinet. Pemilu berlangsung tanpa hiruk pikuk. Kandidat berpidato di atas mobil terbuka di pusat-pusat keramaian, orang-orang melihat sepintas, lalu melanjutkan aktivitasnya.

Poster-poster dipajang di tempat-tempat yang ditentukan dengan ukuran standar, sehingga tidak ada situasi ‘jor-joran’ (ingin lebih besar daripada yang lain). Nyaris tidak ada yang membaca atau memerhatikan. Partisipasi dalam pemilu rata-rata rendah. Orang hanya mencoblos jika kinerja perdana menteri dinilai tidak memuaskan, sehingga perlu diganti dengan orang lain.

Demokrasi yang matang dapat diukur antara lain dari ada tidaknya kebebasan berpendapat dari warga negara. Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung beberapa kali akhir-akhir ini membuktikan hal itu.

Suara mahasiswa dapat disebut murni menyuarakan hati rakyat, sesuai dengan persoalan bangsa yang muncul saat ini. Demonstrasi berjalan tertib, aparat kepolisian telah bertindak benar, yaitu mengatur kegiatan unjuk rasa agar tidak menimbulkan gangguan keamanan dan kelangsungan kegiatan masyarakat.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat masukan yang berarti dari demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa di Jakarta dan di berbagai daerah. Tuntutan penurunan harga-harga telah membuat pemerintah menetapkan kebijakan pelarangan ekspor CPO (crude palm oil/minyak sawit) yang sebelumnya telah menyebabkan bahan baku minyak goreng menjadi langka dan mahal.

Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang rutin setiap menjelang bulan puasa cenderung semakin terkendali sehingga tidak lagi menjadi keluhan masyarakat pada umumnya.

Tuntutan mahasiswa yang belum terpenuhi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di hari-hari setelah libur Lebaran usai. Intinya, pemerintah perlu terus mendengar suara mahasiswa sebagai representasi masyarakat, manakala wakil-wakil rakyat di DPR cenderung kurang seksama mengawasi jalannya pemerintahan.

Justru karena tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan, seperti di Pakistan, pemerintah harus dikawal agar janji-janji yang dikampanyekan perlu diwujudkan. Tugas ini telah diemban oleh mahasiswa Indonesia dengan cukup baik.

Dengan mekanisme check and balances ini, Indonesia akan lebih siap untuk menjadi negara yang kuat, yang tegar dalam menghadapi gangguan.