AS Jatuhkan Sanksi Pertama ke Donetsk dan Luhansk di Ukraina Usai Diakui Rusia

AS juga memperingatkan, setelah sanksi pertama ini akan ada lebih banyak lagi hukuman yang dijatuhkan jika perlu.

Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, Presiden Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang investasi, perdagangan, dan pembiayaan baru oleh orang-orang AS dari, ke, atau di wilayah yang disebut DNR dan LNR Ukraina."

Dikutip dari kantor berita AFP, DNR dan LNR adalah kode untuk wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduduki pemberontak pro-Rusia di Ukraina timur.

Perintah itu akan memberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang bertekad beroperasi di wilayah-wilayah Ukraina itu," kata Psaki.

Ia menambahkan, tindakan itu terpisah dari sanksi Barat lebih luas yang siap diterapkan jika Rusia menginvasi Ukraina lebih jauh.

Donetsk dan Luhansk--dua wilayah yang memproklamirkan diri sebagai republik--sudah memiliki hubungan sangat terbatas dengan warga AS.

Namun, sanksi tersebut menandai fase baru dalam apa yang bisa segera menjadi konfrontasi Timur-Barat paling berbahaya sejak runtuhnya Uni Soviet.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengecam pengakuan Rusia atas wilayah separatis sebagai tanda bahwa Presiden Vladimir Putin tidak tertarik pada diplomasi.

Blinken berujar, mengakui kemerdekaan dua wilayah itu secara langsung bertentangan dengan komitmen yang diklaim Rusia untuk diplomasi, dan merupakan serangan yang jelas terhadap kedaulatan Ukraina.

"Keputusan Rusia adalah contoh lain dari ketidakhormatan mencolok Presiden Putin terhadap hukum dan norma internasional," kata Blinken.

Ia menambahkan dalam twit terpisah, Amerika Serikat akan mengambil langkah yang tepat dalam koordinasi dengan para mitra.

Kremlin selama berminggu-minggu membantah rencana invasi Rusia ke Ukraina, tetapi pada saat yang sama juga membangun kekuatan besar pasukan dan persenjataan berat di tiga sisi negara tetangganya itu.

Tak lama setelah mengakui kemerdekaan mereka, Putin memerintahkan pasukan ke Donetsk dan Luhansk sebagai penjaga perdamaian.

Gedung Putih mengatakan, setelah Putin mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai wilayah merdeka, Biden berbicara melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama 35 menit untuk menegaskan kembali komitmen AS terhadap kedaulatan Ukraina. Dia juga memaparkan rencana sanksi terhadap Rusia.

Biden kemudian berbicara selama setengah jam dengan dua sekutu penting Eropa yaitu Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, kata seorang pejabat.

Ketiga pemimpin itu sangat mengecam keputusan Putin dan mendiskusikan bagaimana mengoordinasikan tanggapan mereka.

Adapun Gedung Putih belum menanggapi pertanyaan tentang apakah masih ada pertimbangan atas KTT yang disarankan antara Biden dan Putin.