Setelah AS, Jepang Mengutuk Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

TOKYO, KOMPAS.com – Jepang mengutuk rencana Israel untuk membangun sekitar 1.300 unit permukiman Yahudi baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Kecaman tersebut dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jepang pada Kamis (28/10/2021) sebagaimana dilansir Arab News.

Kementerian tersebut menambahkan, pembangunan permukiman Yahudi oleh Israel melanggar hukum internasional dan merusak kelangsungan solusi dua negara.

“Pemerintah Jepang sangat menyesalkan kelanjutan kegiatan pemukiman oleh pemerintah Israel meski ada seruan berulang untuk membekukan kegiatan tersebut dari Jepang dan komunitas internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang.

Kementerian menambahkan, Jepang menekankan perlunya membangun kepercayaan antara Israel dan Palestina serta upaya untuk meredakan ketegangan dan menstabilkan kawasan.

“Jepang sangat mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan tender dan membekukan kegiatan pemukimannya,” imbuh Kementerian Luar Negeri Jepang.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, AS juga mengungkapkan keprihatinannya ihwal pembangunan permukiman Yahudi yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengungkapkan, Washington sangat menentang perluasan pemukiman Yahudi oleh Israel.

“Sama sekali tidak konsisten dengan upaya menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan. Dan itu merusak prospek solusi dua negara,” kata Price sebagaimana dilansir DW.

Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Joe Biden berulang kali memperingatkan Israel untuk menghentikan pembangunannya di tanah di wilayah Palestina yang diduduki.

“Kami sangat prihatin dengan rencana pemerintah Israel untuk melanjutkan pembangunan ribuan unit pemukiman,” imbuh Price.

Menteri Perumahan Israel Zeev Elkin menyebut, pembangunan berkelanjutan adalah hal penting bagi visi Zionis untuk memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat.

Di sisi lain, menurut hukum internasional, ada sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat.