Trump Halangi Kemenkeu AS Serahkan Catatan Pajaknya ke Kongres

Upaya Trump ini disinyalir agar penyelewengan pajaknya tidak terbongkar.

Dalam aduan kepada pengadilan Washington, pengacara Trump keberatan dengan perintah Kementerian Kehakiman pekan lalu, bahwa Kemenkeu harus menyerahkan catatan pajak Trump selama enam tahun.

Catatan itu diperintahkan untuk diberikan ke House Ways and Means Committe setelah sempat terhenti selama bertahun-tahun, dan sejak lama ditolak Trup untuk dipublikasikan.

Pengacara berpendapat, pada kenyataannya permintaan itu didorong oleh motif politik.

Tujuan dari panel yang dikendalikan Demokrat, menurut keterangan di aduan tersebut, "adalah untuk mengekspos informasi pajak pribadi satu individu - Presiden Trump - untuk keuntungan politik."

"Permintaan itu memilih Presiden Trump karena dia adalah seorang Republikan dan lawan politik," tambahnya dikutip dari AFP.

"Mereka dibuat untuk membalas Presiden Trump karena posisi kebijakannya, keyakinan politiknya, dan pidatonya yang dilindungi, termasuk posisi yang dia ambil selama kampanye 2016 dan 2020," katanya.

Pada Jumat (30/7/2021), Kementerian Kehakiman AS memerintahkan Kemenkeu untuk menyerahkan catatan pajak Trump kepada komite, yang pernah memintanya pada 2019.

Ketua komite Richard Neal berpendapat, anggotanya perlu memahami bagaimana audit kepresidenan dilakukan, dan apakah Trump telah memberikan pengaruh yang tidak semestinya atas badan tersebut.

Trump selama bertahun-tahun mengeklaim, dia tidak dapat mempublikasikan catatan itu karena sedang diaudit, dan ketika menjadi presiden, Kementerian Keuangan dan Kehakiman yang dikendalikan oleh Partai Republik memihaknya dalam masalah ini.

Kedua kementerian itu sekarang dipimpin oleh Demokrat, dan Kementerian Kehakiman pekan lalu berpendapat, komite memiliki kepentingan yang sah untuk melihat catatan pajak Trump.

Beberapa menduga bahwa catatan itu akan menunjukkan sang taipan properti memanipulasi pajak untuk membayar sangat sedikit dalam jangka waktu yang lama.

Trump juga sedang diselidiki di New York untuk penipuan pajak dan kesalahan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan keuangan Trump Organization-nya.

Semua presiden AS sejak Richard Nixon, yang menjabat pada 1969, mempublikasikan catatan pajak dan aset mereka.