Trump Dibela Departemen Kehakiman AS terkait Gugatan Demonstan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Departemen Kehakiman AS pada Jumat (28/5), meminta hakim federal batalkan gugatan yang diajukan terhadap mantan Presiden AS Donald Trump, mantan Jaksa Agung William Barr dan pejabat lainnya.

Dilansir Washington Post pada Sabtu (29/5/2021), Trump dan sejumlah pejabat penting ini digugat pasca dituduh memukul mundur demonstran damai di depan Gedung Putih tahun lalu secara paksa.

Pengacara Departemen Kehakiman menilai Trump dan pejabat lain harus dianggap kebal gugatan perdata atas tindakan polisi yang dilakukan untuk melindungi presiden dan mengamankannya.

Gugatan ini diajukan American Civil Liberties Union dan kelompok lain, dipicu perlakuan terhadap demonstran yang menentang rasisme dan kebrutalan polisi pada 1 Juni 2020.

Demonstrasi dilakukan menyusul kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam berusia 46 tahun setelah lehernya ditekan lutut petugas polisi di Minneapolis.

Menanggapi demonstrasi ini, agen-agen federal langsung menyemprotkan gas air mata. Dengan menunggang kuda, para agen berusaha membersihkan demonstran dari Lafayette Square, yang berlokasi di dekat Gedung Putih.

Tindakan itu memungkinkan Trump bisa sampai ke gereja di seberang Gedung Putih, untuk selanjutnya berfoto sambil memegang Alkitab.

Sebelumnya, gereja itu juga mengalami kerusakan kecil pasca-kebakaran yang terjadi dalam protes sebelumnya.

Akibat kejadian ini, kelompok penggugat meminta Trump, Barr, dan pejabat lainnya untuk bertanggung jawab karena dinilai melanggar hak konstitusional demonstran.

Trump memang sudah selesai menjabat Januari lalu. Tapi permasalahan pemerintahannya belum juga tuntas, termasuk masalah gugatan demonstran ini.

Di sisi lain, banyak anggota Partai Republik yang masih meyakini bahwa Trump adalah presiden yang lebih pantas memimpin AS dibanding politisi Partai Demokrat, Joe Biden. 

Bahan, menurut jajak pendapat terbaru yang dilakukan Reuters/Ipsos, mayoritas Republikan masih percaya bahwa Trump memenangkan pemilihan presiden AS 2020. Sementara Biden dianggap menang secara ilegal.

Biden, yang secara sah memenangi pemilu AS dengan keunggulan lebih dari 7 juta suara, ditolak oleh Republikan di berbagai penjuru. Mereka bahkan ajukan tuntutan atas tuduhan kecurangan pemilu, namun semuanya ditolak.

Hingga saat ini, masih banyak pendukung Trump yang bersikeras bahwa Biden menang dengan curang. Mereka bahkan masih menyebarkan teori konspirasi sehubungan kemenangan Biden.