Tanggapi Tantangan Soal Uighur, China Ajukan Syarat jika PBB Ingin Masuk ke Xinjiang

Namun dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (2/3/2021) itu, pemerintah Beijing mengingatkan utusan PBB itu tidak boleh datang kesana hanya untuk mengutuk kebijakan China.

"Pintu ke Xinjiang selalu terbuka, dan kami menyambut Komisaris Tinggi untuk mengunjungi Xinjiang,” "kata delegasi China Jiang Duan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB melansir Reuters.

Menurutnya, komunikasi antara kedua belah pihak selalu dijaga. Namun dia meminta kunjungan itu dilakukan dengan maksud untuk memberikan pertukaran informasi dan kerja sama. Bukannya untuk melakukan investigasi berdasarkan pernyataan “bersalah tanpa terbukti.”

Dia menegaskan, China menentang "politisasi" hak asasi manusia dan campur tangan dalam urusan internalnya. Termasuk menolak kekhawatiran yang diangkat oleh Australia, Swedia dan Amerika Serikat di forum Jenewa.

"Kami juga sangat menyesalkan Komisaris Tinggi membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap China berdasarkan informasi yang salah dan tekanan politik," kata Jiang.

Menurutnya, orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang dan wilayah Tibet menikmati kebebasan yang luas, termasuk kerukunan beragama dan budaya.

Sebelumnya Bachelet pada Jumat (26/2/2021) mengatakan laporan tentang penahanan sewenang-wenang, perlakuan buruk, kekerasan seksual dan kerja paksa di Xinjiang memerlukan penilaian situasi yang menyeluruh dan independen.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia itu berharap untuk mencapai kesepakatan dengan pejabat China tentang kunjungan.

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB terakhir yang mengunjungi China adalah Louise Arbor, pada September 2005.

Aktivis tetap skeptis tentang prospek kunjungan yang berarti dengan akses tak terkekang di China.

Seperti disampaikan Sophie Richardson, Direktur China untuk Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah unggahan Twitter pada Selasa (2/3/2021).

"Tentu saja #pernyataan #China bahwa tujuan dari kunjungan #Xinjiang adalah untuk memberikan pertukaran dan kerja sama, cuma itu semua, bukan? Itu artinya pintu tertutup rapat," tulis Sophie.

Sementara Sarah Brooks dari International Service for Human Rights menyindir: "Setelah lebih dari dua tahun memutar roda untuk sebuah kunjungan, Komisaris Tinggi dan timnya, serta pemerintah di Dewan Hak Asasi Manusia, perlu mengubah “persneling” untuk mengambil tindakan tegas."