Menlu dari Junta Militer Myanmar Berdiskusi dengan Thailand dan Indonesia

Agenda dari Wunna Maung Lwin itu terjadi setelah Asia Tenggara berusaha meredam gejolak karena kudeta pada 1 Februari.

Keputusan angkatan bersenjata menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya menuai kecaman internasional.

Tindakan kudeta militer itu menyebabkan ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan dan berdemonstrasi.

Pertemuan itu terjadi setelah Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi disebut tidak akan segera terbang ke Naypyidaw.

Adalah juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Tanee Sanrat, yang membenarkan adanya pertemuan tripartite.

Wunna Maung Lwin bertemu saat Menlu Retno juga menggelar pertemuan dengan Menlu "Negeri Gajah Putih", Don Pramudwinai.

"Kami tidak merencanakannya. Tetapi benar (ada pertemuan)," ujar Tanee dalam pesan singkat kepada awak media setempat.

Sumber di Bangkok mengungkapkan, pertemuan antara Don, Retno Marsudi, dan Wunna terjadi atas prakarsa "Negeri Gajah Putih".

Sebelumnya Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang berkuasa pada 2014 juga melalui kudeta, berujar isu Myanmar sudah ditangani kemenlunya.

Prayut mengatakan bahwa dua negara Asia Tenggar itu merupakan "tetangga yang baik", sebelum menolak menjawab lebih lanjut.

"Berhenti bernegosiasi dengan mereka"

Dilansir AFP Rabu (24/2/2021), sebelumnya KBRI di Yangon harus menghadapi ratusan demonstran, selama dua hari beruntun.

Para pengunjuk rasa marah karena Jakarta memertimbangkan negosiasi dengan junta militer, yang secara resmi bernama Dewan Pemerintahan Negara.

Demonstran membawa berbagai spanduk untuk meluapkan kemarahan, seperti "berhenti bernegosiasi dengan mereka", atau "Indonesia, jangan mendukung diktator".

"Dewan Pemerintahan Negara milik militer bukan pemerintahan kami yang sah," kata salah satu peserta, Seinn Lae Maung.

Datang dengan menggambar bendera Myanmar di wajahnya, Seinn menyerukan supaya Jakarta bersedia mendengarkan suara rakyat.

Sejak kudeta pada 1 Februari, negara yang dulunya bernama Burma itu dilanda berbagai gelombang unjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi.

Tatmadaw, nama resmi militer, membenarkan tindakan mereka dengan menyebut Suu Kyi sudah melakukan kecurangan dalam pemilu.