Bantuan Vaksin Virus Corona China Berpotensi Jadi Senjata Diplomatik

BEIJING, KOMPAS.com - Ketika dunia sedang berlomba mengembangkan vaksin Covid-19, China telah berjanji kepada negara-negara tetangganya di Asia Tenggara untuk menjadi yang pertama memenuhi kebutuhan, setelah pengembangan vaksin dalam negerinya siap untuk didistribusikan.

Sejumlah negara dari Malaysia, Filipina, hingga beberapa negara di Afrika, telah diberi akses prioritas terhadap vaksin virus corona China.

Perusahaan China juga telah menandatangani perjanjian dengan beberapa negara berkembang tersebut untuk menguji dan memproduksi vaksin virus corona.

Namun, bantuan China tersebut menuai banyak pertanyaan dari para ahli, bahwa hal itu adalah pendekatan diplomatik yang dapat menekan negara lain untuk mendukung kepentingan komersial dan politik Beijing.

“Saya tidak berpikir itu sepenuhnya altruistik, saya pikir mereka mencari beberapa keuntungan dari ini,” kata Page-Jarrett dari The Economist Intelligence Unit (EIU) seperti yang dilansir dari CNBC pada Selasa (9/12/2020).

“China ingin memperluas kepentingan komersial dan strategisnya di negara-negara ini,” tambahnya.

Analis riset mengatakan vaksin mungkin “sarana untuk memperluas pengaruh China dan kekuatan lunak”, serta meredakan perselisihan dengan negara-negara yang mungkin menyalahkan China atas pandemi Covid-19 tersebut.

Jacob Mardell dari Mercator Institute for China Studies menunjukkan bahwa para pemimpin China mengatakan vaksin adalah “barang publik global”.

Namun, mereka juga membicarakannya dalam kaitannya dengan hubungan diplomatik, “persahabatan China dan kepemimpinan global.”

Keduanya terhubung, kata Mardell, “Saya pikir tidak dapat dihindari bahwa vaksin akan dimanfaatkan dengan cara itu.”

Sementara itu, China mengatakan “tidak akan mengubah vaksin Covid-19 menjadi senjata geopolitik atau alat diplomatik apa pun, dan menentang politisasi pengembangan vaksin,” menurut editorial oleh kantor berita negara, Xinhua.

Apa untungnya bagi China?

Chong Ja Ian, seorang profesor ilmu politik di National University of Singapore, mengatakan China dapat menuntut kerja sama dalam “berbagai macam” masalah.

Tuntutan itu bisa termasuk diskusi praktis, seperti kode etik di Laut China Selatan yang diperebutkan, serta mendapatkan lebih banyak penerimaan produk teknologi China, kata Chong.

“Ini semua mungkin,” tambahnya.

“Ada begitu banyak kepentingan China yang tumpang tindih dengan kekhawatiran negara lain dan begitu banyak bidang di mana China mungkin ingin unggul, terutama dengan AS,” lanjutnya.

“Motif kepentingan pribadi semacam itu tidak mengherankan, dan ini tidak hanya terjadi di China,” katanya, sambil mencatat bahwa perusahaan farmasi negara Panda itu tentu ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan vaksin.

Pertanyaannya kemudian adalah, seberapa jauh kepentingannya, apakah akan mengajukan tuntutan yang berlebihan atau keuntungan besar?

"Hal-hal semacam itu mulai menjadi masalah," lanjut Chong.

Berdasarkan “kinerja masa lalu,” ia mengatakan sepertinya China bisa membuat tuntutan yang “tidak proporsional”.

Ditanya apakah negara lain juga dapat menggunakan vaksin sebagai alat kebijakan luar negeri, Chong mengatakan itu mungkin.

Namun, tampaknya ada “lebih sedikit bukti” tentang hal itu.

Akankah diplomasi vaksin berhasil?

Apakah China dapat memperoleh keuntungan politik dari vaksinnya tergantung pada keamanan dan keterjangkauan dari vaksin Covid-19 itu sendiri, kata para ahli.

“Jika versi China kurang efektif atau kurang aman, maka tentunya permintaan akan versi China akan berkurang. Semua ini pada akhirnya bergantung pada data," kata Chong.

Perusahaan farmasi di AS dan Eropa sebagian besar telah datang dengan hasil uji coba mereka, tetapi data dari China kurang tersedia.

China memiliki 5 kandidat vaksin Covid-19 yang dalam uji coba tahap akhir, dan persetujuan peraturan sedang diupayakan untuk setidaknya satu vaksin.

Namun, Page-Jarrett dari Economist Intelligence Unit (EIU) mengatakan ada alasan untuk mempercayai vaksin virus corona China.

“Jika kita mengambil asumsi bahwa mereka perlu memvaksinasi penduduknya sendiri sebelum orang lain, maka itu benar-benar tidak akan dilanjutkan dengan vaksin yang menurutnya tidak aman,” kata Page-Jarrett.

“Jika...memvaksinasi penduduknya sendiri dan ada beberapa efek samping negatif, maka itu akan berdampak negatif yang ekstrem bagi pemerintah," tambahnya.

Mardell dari Mercator Institute for China Studies menunjukkan bahwa vaksin virus corona dengan efikasi tinggi yang dikembangkan di Barat telah kelebihan permintaan dan “diambil oleh segelintir negara yang sangat kaya”.

Itu berarti ada ruang untuk vaksin virus corona China, terutama di negara berkembang yang tidak mampu membeli vaksin dengan harga mahal yang diproduksi oleh Pfizer-BioNTech atau Moderna.

Vaksin tersebut dikembangkan menggunakan teknologi baru RNA messenger, pendekatan baru untuk vaksin yang menggunakan materi genetik untuk memicu respons imun.

Vaksin semacam itu perlu disimpan pada suhu yang sangat rendah.

Page-Jarrett mengatakan sebagian besar negara telah menandatangani perjanjian pembelian dengan beberapa penyedia vaksin karena “tidak ada yang mau menggantungkan harapan hidup mereka dalam satu pihak.”

Sementara, pertimbangan utamanya adalah kesehatan dan keselamatan.

Namun, Page-Jarrett mengatakan negara-negara Asia Tenggara di sisi lain juga “ingin mempertahankan kemerdekaan dan netralitas mereka,” alih-alih membiarkan diri mereka ditekan oleh kekuatan luar tertentu.

“Negara-negara ini sangat menolak segala upaya untuk memperlakukan mereka sebagai pion dalam permainan kekuatan regional ini,” tambahnya.