Diminta Berkonsultasi soal Nuklir dengan Arab Saudi, Iran Menolak Mentah-mentah

TEHERAN, KOMPAS.com – Pada Senin (7/12/2020), Iran menolak ajakan Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab untuk menggelar konsultasi tentang potensi negosiasi program nuklirnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan pada Sabtu (5/12/2020) meminta agar Iran berkonsultasi terlebih dahulu dengan Arab Saudi.

Permintaan tersebut lantas ditolak mentah-mentah oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh.

"Setiap orang bebas untuk berbicara, tetapi lebih baik mereka tidak berbicara di atas level mereka sehingga mereka tidak mempermalukan diri sendiri," kata Khatibzadeh kepada wartawan.

"Terlalu banyak membahas tentang negara medioker di kawasan itu tidak menimbulkan apa-apa," imbuh Khatibzadeh menyindir Arab Saudi sebagai negara medioker.

Khatibzadeh juga menuduh Riyadh mendanai ideologi ekstremis dan bertanggung jawab atas banyak masalah di dunia Arab dan Islam.

Dia menambahkan rakyat Arab Saudi pantas mendapatkan yang lebih baik.

Di sisi lain, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengisyaratkan agar Washington kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

AS menarik diri dari dari kesepakatan tersebut pada 2018 di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Selain itu, Trump juga menerapkan sanksi sebagai bagian dari tekanannya terhadap Iran.

Akibatnya, sejak 2019, Iran secara bertahap menarik kembali sebagian besar komitmennya dalam kesepakatan nuklir tersebut.

Hal itu merupakan tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai ketidakmampuan Eropa dalam memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam perjanjian itu.

Teheran menyatakan bahwa tindakannya dapat dipulihkan jika pihak lain, terutama AS, kembali melaksanakan komitmen mereka dalam kesepakatan itu.

Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran setelah para demonstran menyerang misi diplomatiknya di Teheran.

Demonstrasi itu dipicu oleh penjatuhan hukuman eksekusi terhadap ulama Syiah yang dihormati di Arab Saudi.

Baik Iran maupun Arab Saudi juga selalu bersberangan dalam berbagai konflik mulai dari Suriah hingga Yaman.

Permusuhan di antara kedua negara juga semakin mendalam pada 2019 tahun lalu setelah serangkaian serangan terhadap kapal tanker di Teluk Arab.

AS menuding Iran sebagai pelaku penyerangan tersebut, sebuah tuduhan yang langsung dibantah oleh Iran.

Iran juga telah mendukung Qatar dalam krisis Teluk Arab yang terjadi sejak 2017. Qatar berselisih dengan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Ditanya tentang prospek terobosan diplomatik untuk mengakhiri krisis Teluk Arab, Khatibzadeh mengatakan Iran selalu menyukai solusi damai.

Dia mencatat bahwa hubungan antara Teheran dengan Doha akan tetap bersahabat karena hubungan mereka tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga.

Khatibzadeh juga menegaskan kembali sikap Iran terhadap renegosiasi perjanjian nuklir, dan mengatakan bahwa JCPOA telah dicanangkan.

Dia menolak permintaan Jerman untuk memperluas kesepakatan yang akan mencakup pembatasan program rudal balistik Teheran.

"Iran tidak akan berkompromi atau merundingkan (hal yang menyangkut) keamanan nasionalnya," kata Khatibzadeh.