Iran: Negara Barat Memanfaatkan Kondisi Pasca-ledakan di Lebanon

BEIRUT, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, pada Jumat (14/8/2020), menuduh negara-negara Barat mengambil keuntungan dari ledakan besar di Beirut, Lebanon, pada pekan lalu.

Pasca-ledakan dahsyat yang berpusat di pelabuhan dekat jantung ibu kota Beirut, Lebanon, membuat pemerintahan dalam negeri compang-camping.

Ledakan 4 Agustus yang berasal dari 2.750 ton amonium nitrat telah menewaskan hampir 180 orang, melukai 6.000 orang, dan menyebabkan kerusakan yang meluas di seluruh kota.

Selama beberapa hari kemudian disusul aksi protes warga besar-besaran, yang menilai bahwa di balik ledakan yang terjadi ada peran pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan korup, sehingga tidak mengantisipasi dengan serius kemungkinan terjadinya bencana besar dari zat eksplosif yang tersimpan selama 6 tahun di sana.

Tak lama kemudian, beberapa pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya.

Di tengah kondisi tersebut banyak negara Barat memberikan bantuan dan mendesak untuk Lebanon melakukan reformasi pemerintahan.

Tindakan itu dinilai Zarif sebagai upaya negara-negara Barat mendikte dan memaksakan kebijakan mereka sendiri ke Lebanon, dilansir dari ABC News pada Sabtu (15/8/2020).

Zarif menekankan komentarnya kepada pemerintah Amerika Serikat (AS), yang menurutnya telah mengabaikan faksi politik utama Lebanon, Hezbollah, secara "tidak manusiawi".

"Lebanon sebagai pemerintah dan rakyat adalah pihak yang memutuskan ini," kata Zarif setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Lebanon, Charbel Wehbi.

"Tidak ada pihak asing yang dapat memanfaatkan kondisi bencana dan kebutuhan Lebanon untuk memaksakan perintah yang menjadi kepentingan mereka," ujar Zarif.

Zarif kemudian mengatakan Lebanon harus bertanggung jawab atas penyelidikan "tetapi pihak lain dapat membantu" dan Iran dapat membantu "jika diminta."

Iran, katanya, juga siap membantu rekonstruksi dan sektor kelistrikan yang runtuh.

Kunjungan Zarif di Lebanon Jumat kemarin, bersamaan dengan kunjungan dari Wakil Menteri Luar Negeri AS David Hale dan Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly.

TV LBC lokal mengatakan pada Jumat itu Zarif bertemu dengan pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah.

Dalam pidato Nasrallah pada Jumat malam, ia menjelaskan bahwa kelompoknya akan terus memiliki peran dalam pemerintahan di masa depan, sebagai pemerintah persatuan nasional, yang diambil dari semua blok parlemen besar dan dengan perwakilan seluas mungkin.

Masih belum jelas peran apa yang akan dimiliki kelompok militan kuat Hezbollah dalam pemerintahan berikutnya, yang mana Hezbollah dianggap Washington dan sekutunya sebagai organisasi teroris.

Pejabat AS menuduh kelompok yang didukung Iran menyalahgunakan dana pemerintah. Media lokal berspekulasi bahwa Hale akan mendorong reformasi pemerintah Lebanon yang akan mengecualikan Hezbollah.

Hezbollah dan sekutunya mendominasi parlemen dan setiap pembicaraan tentang "pemerintah netral" adalah "penipuan, katanya.

“Kami menyerukan pemerintahan yang kuat dan cakap yang memiliki dukungan politik penuh. Berbicara tentang pemerintah yang netral hanya membuang-buang waktu.”

Setelah seharian bertemu dengan politisi dan pemimpin agama Lebanon, Wakil Menteri Luar Negeri AS David Hale mengatakan Washington DC mendukung upaya untuk membasmi korupsi, reformasi keuangan dan ekonomi, serta membangun kendali negara atas pelabuhan dan perbatasan.

Dia mendesak politisi Lebanon untuk mendengarkan seruan publik untuk perubahan.

“Jalan ke depan tentu saja hanya dapat ditentukan oleh rakyat Lebanon,” kata Hale.

“Tetapi, untuk jangka panjang, kami tidak dapat menerima lebih banyak janji kosong dan pemerintahan yang lebih disfungsional,” tambah Hale.

Ia mengatakan Washington DC siap untuk mendukung pemerintah Lebanon yang, "mencerminkan dan menanggapi keinginan rakyat dan benar-benar berkomitmen dan bertindak untuk perubahan nyata."

Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly yang sedang berkunjung mengatakan pada Jumat itu, bahwa dia telah mendorong Presiden Lebanon Michael Aoun untuk membentuk pemerintahan baru dengan cepat dan melanjutkan reformasi.

“Ada tantangan darurat kemanusiaan. Dan kemudian akan ada tantangan rekonstruksi nantinya. Tapi, ada juga tantangan politik yang telah terbuka, yang akan membutuhkan pemerintah yang mampu mengambil keputusan yang berani," ujar Parly.

Aoun mengatakan prioritas pemerintahan baru adalah melakukan reformasi dan memerangi korupsi.