Palestina Kutuk Perjanjian Damai UEA-Israel, Tarik Pulang Dubesnya

TEL AVIV, KOMPAS.com - Otoritas Palestina menarik duta besarnya dari Uni Emirat Arab (UEA) sebagai bentuk protes terhadap kesepakatan damai untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al Maliki mengatakan hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

“Sesuai permintaan Presiden, Kementerian Luar Negeri Palestina menarik duta besar dari UEA,” kata Al Maliki sebagaimana dilansir dari Middle East Monitor, Jumat (14/8/2020).

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Presiden Palestina Nabil Abu Rudeineh, Abbas mengutuk kesepakatan antara UEA dengan Israel.

Abu Rudeineh menambahkan kesepakatan itu adalah pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan perjuangan rakyat Palestina.

Dia berujar baik UEA maupun pihak lain tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama rakyat Palestina.

“Kepemimpinan Palestina tidak akan mengizinkan siapa pun untuk ikut campur dalam urusan Palestina atau memutuskan atas nama mereka mengenai hak-hak sah mereka di tanah air mereka," kata Abu Rudeineh.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan pada Kamis (13/8/2020) bahwa Israel dan UEA telah sepakat untuk menormalisasi hubungan.

AS, UEA, dan Israel melalui pernyataan bersama mengatakan "terobosan” tersebut akan mempromosikan perdamaian di kawasan Timur Tengah dan merupakan bukti diplomasi dan visi yang berani dari tiga pemimpin.

Berdasarkan kesepakatan itu, Israel akan "menangguhkan" rencana untuk mencaplok bagian Tepi Barat yang diduduki.

Pernyataan bersama itu menambahkan Israel akan memfokuskan upaya pada perluasan hubungan dengan negara-negara lain di dunia Arab dan Muslim.

Kesepakatan Israel dengan UEA juga ditolak oleh Hamas dan mengatakan mengatakan kesepakatan itu tidak melayani kepentingan Palestina.

Juru Bicara Hamas Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan mengatakan perjanjian itu sama sekali tidak melayani kepentingan Palestina, melainkan melayani narasi Zionis

“Perjanjian ini mendorong pendudukan (oleh Israel) untuk melanjutkan penyangkalan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan bahkan melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat kami, ”kata Qassem.

Dia menambahkan apa yang dibutuhkan saat ini adalah mendukung perjuangan sah rakyat Palestina dalam melawan pendudukan dan tidak membuat kesepakatan dengan penjajah.

“Bukan dengan menandatangani perjanjian normalisasi (hubungan) dengan mereka (Israel)," pungkas Qassem.