Dikecam karena Masih Ingin Embargo Iran, AS: Trump Punya Hak Prerogatif

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak punya hak untuk menggerakkan mekanisme Dewan Keamanan PBB untuk menghancurkan kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan kembali menyeru soal sanksi.

Dilansir Washington Examiner, pernyataan itu disampaikan oleh salah seorang diplomat senior China yang menggalang dukungan dari negara-negara Eropa.

"Berhenti dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), AS tidak lagi menjadi partisipan dan tidak punya hak untuk kembali memberi sanksi," ungkap Duta Besar China Zhang Jun selama rapat virtual Dewan Keamanan Nasional.

Jerman setuju akan hal itu. 

"Saya sepakat dengan apa yang dikatakan kolega saya dari China (Zhang Jun) tentang campur tangan AS dalam mekanisme tersebut," ujar Duta Besar Jerman, Christoph Heusgen.

Pernyataan itu menandakan penentangan besar di Dewan Keamanan PBB pada Oktober mendatang, di mana saat itu kesepakatan embargo senjata Iran akan menemui batas waktu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengancam akan kembali memberi sanksi internasional jika kesepakatan embargo senjata terhadap Iran dicabut.

Atau, jika China mau pun rusia membatalkan resolusi Dewan Keamanan baru yang akan memperpanjang aturan embargo senjata terhadap Iran.

Sementara itu kepada Dewan Keamanan PBB, Mike Pompeo mengatakan pada Selasa pagi (30/6/2020) bahwa AS punya preferensi luar biasa terkait kerja sama dengan Dewan Keamanan untuk memperpanjang embargo senjata.

Tujuannya dikatakan Pompeo, "...untuk melindungi kehidupan manusia, untuk melindungi keamanan nasional kita dan untuk melindungi Anda (Dewan Keamanan)."

Lebih dari itu, tim Pompeo berpendapat bahwa kesepakatan embargo senjata terhadap Iran telah ditulis dengan sangat hati-hati dan memberi celah bagi Presiden Trump akan hak prerogatifnya.

Menurut Perwakilan AS khusus Iran, Brian Hook, peran AS dalam JCPOA adalah partisipan mandiri, "Hak kami (AS) sebagai partisipan eksis secara mandiri dalam JCPOA," ungkapnya.

"Saya telah bekerja di resolusi Dewan Keamanan PBB bertahun-tahun," imbuh Brian Hook.

Negara Eropa lainnya kurang sepakat dengan pendekatan AS tersebut namun sedikit yang menolak hak AS itu secara eksplisit.

"Kami bermaksud mengatasi masalah ini dan berkonsultasi intens dengan seluruh anggota dewan yang masih menjadi partisipan dalam JCPOA dan pelaku kunci lainnya," ungkap Duta Besar Nicolas de Riviere soal batas waktu embargo senjata Iran.

"Akan tetapi, kami tidak akan mendukung permintaan sepihak yang mengarah pada kembalinya pemberlakuan sanksi. Mereka hanya akan memperdalam perpecahan di Dewan Keamanan dan seterusnya tidak akan mungkin memperbaiki situasi itu dengan alasan non-proliferasi nuklir."

Ada pun Dubes Jerman, Christopher Heusgen menyarankan bahwa pembatasan impor dan ekspor internasional terhadap Iran selain senjata mungkin mempunyai harapan untuk dapat dikompromi.