China Sebut Demonstran Hong Kong Teroris dan Pembuat Onar

Keterangan itu disampaikan pada Senin (25/5/2020), seraya menambahkan bahwa demonstran Hong Kong yang menggandeng pasukan asing akan menimbulkan "peluang bahaya" pada keamanan nasional.

Xie Feng, komisioner Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong, membuat pernyataannya dalam pidato mengenai RUU Keamanan Nasional di Hong Kong.

Ia berusaha meyakinkan inevestor asing bahwa mereka tidak akan terpengaruh.

Xie mengatakan, UU Keamanan Nasional menangani pemisahan diri, subversi, campur tangan asing, dan terorisme. Dikatakannya ini hanya akan memengaruhi sejumlah kecil penduduk sedangkan sisanya "tidak perlu panik sama sekali."

"Undang-undang itu akan meredakan kekhawatiran besar di kalangan komunitas bisnis lokal dan asing, tentang kekerasan dan teroris," ucap Xie dikutip dari Reuters.

Komentar Xie adalah yang terbaru dalam gelombang komentar dari pemerintah China terkait demonstran Hong Kong.

Para pejabat keamanan China mengutip kasus-kasus dengan bahan peledak "yang biasa digunakan dalam serangan teroris di luar negeri", sebagai keprihatinan yang terus tumbuh.

RUU ini membuat badan intelijen China dapat mendirikan markas di Hong Kong. Akibatnya, pasar saham Hong Kong jatuh minggu lalu dan mendapat kecaman dari para pemerintah negara Barat.

Aktivis pro-demokrasi khawatir hal itu akan membatasi hak dan kebebasan yang dijamin di bawah perjanjian "satu negara dua sistem", yang dibuat bersama Inggris saat dikembalikannya Hong Kong ke China pada 1997.

Namun Xie berdalih UU Keamanan Nasional Hong Kong pada kenyataannya akan memperkuat sistem itu dan melestarikannya.

"Jangan mau diintimidasi atau disesatkan, dieksploitasi oleh mereka yang memiliki motif tersembunyi."

"Dan secara khusus, jangan membuat dirimu penyebar rumor, atau bergabung dengan pasukan anti-China dalam menstigmasi atau menjelekkan undang-undang," kata Xie.

Dalam keterangannya, ia menujukan pernyataan ini kepada "warga negara yang taat hukum dan orang asing di seluruh dunia yang mencintai Hong Kong."