PPM Manajemen Buka Program Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KOMPAS.com - Meningkatnya kebutuhan akan profesional bersertifikat di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah mendorong PPM Manajemen membuka Program Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Seperti diketahui bersama, sertifikasi merupakan pengakuan kompetensi yang kian penting, baik bagi pengusaha individu maupun karyawan perusahaan. Di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sertifikasi menjadi salah satu primadona yang dicari banyak orang.

Tak bisa dipungkiri, sebuah pengakuan dalam bentuk sertifikasi bisa mengangkat nilai seseorang yang memilikinya.

"Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Perubahannya No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, Pasal 74 A, yang mewajibkan pejabat pengadaan memiliki sertifikat kompetensi," ungkap Erdion Nurrahman, Kepala Divisi Program Pelatihan Sertifikasi (PPS) dari PPM Manajemen (28/3/2024).

Yang dimaksud Erdion adalah pasal yang menyatakan semua sumber daya manusia pengadaan barang/jasa wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa.

Dalam Perpres disebutkan pula bahwa terdapat sembilan Pelaku Pengadaan, salah satunya adalah Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

"Kita tahu PPK memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan negara, ia berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa," jelasnya.

"Oleh karenanya PPK harus memiliki kompetensi yang mumpuni guna menjamin pelaksanaan pengelolaan anggaran lembaga/organisasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku," tambah Erdion.

Lebih jauh dia menjelaskan, PPM Manajemen melalui PPS yang kualitas layanannya terjamin dengan standarisasi mutu telah mengantongi ISO 9001:2015, dan telah terakreditasi A sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP.

Pembelajaran PPS di PMM Manajemen menggunakan metode program blended learning.

"Kombinasi pembelajaran yang diawali dengan pembelajaran mandiri dalam LMS dilanjutkan dengan metode In-class atau tatap muka ini untuk pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah bagi pejabat pembuat komitmen (ppk) tipe c.," jelas Erdion.

Adapun topik bahasan PPS PPM Manajemen meliputi, perencanaan PBJ antara lain: Indentifikasi kebutuhan dan penetapan PBJ, Penyusunan Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Perorangan, dan Penyusunan Perkiraan Harga.

Baca juga: Kementerian KP Tekankan Pentingnya Sertifikasi AKP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Personel Kapal

Kemudian topik Pengelolaan Kontrak PBJ yakni:Perumusan kontrak dalam bentuk SPK, Pengendalian Pelaksanaan Kontrak, Pekerjaan Serah Terima Hasil PBJ, Evaluasi kinerja penyedia.

Terakhir topik yang dibahas adalah terkait pengelolaan PBJ secara swakelola, seperti perencanaan; persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima pekerjaan PBJ.