Darurat Bahasa Daerah, Badan Bahasa Dukung Eksistensi HPBD Sulsel

MAKASSAR, KOMPAS.com – Sejumlah bahasa daerah di Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan ada yang dinyatakan telah punah. Penyebab kemusnahan bahasa daerah itu antara lain dominasi budaya oleh masyarakat mayoritas, sejarah, dan sikap abai masyarakat penuturnya.

Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) hingga pertengahan tahun 2023, tercatat ada 718 bahasa daerah dari 2.560 daerah pengamatan di Indonesia.

Semua bahasa daerah itu dikategorikan menjadi enam status, yaitu aman, stabil tetapi terancam punah, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah.

Bahasa daerah yang teridentifikasi telah punah adalah Hukumina, Kayeli, Liliali, Moksela, Naka’ela, Nila, Palumata, Piru, dan Te’un di Maluku; Mapia dan Tandia di Papua; serta Tobada’ di Sulawesi.

Kekhawatiran terhadap kondisi darurat bahasa daerah itulah yang mendorong Badan Bahasa giat melaksanakan salah satu program prioritasnya, yaitu revitalisasi bahasa daerah.

Berkaitan dengan itu, komunitas pelestari bahasa daerah pun bermunculan, salah satunya yaitu Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan (HPBD Sulsel).

Badan Bahasa pun memberi respons positif terhadap kehadiran HPBD Sulsel sebagai salah satu di antara sekian banyak kelompok pegiat untuk melestarikan bahasa daerah.

“Lahirnya HPBD ini merupakan praktik baik karena sejatinya itu menjadi harapan pemerintah pusat, apalagi dalam era saat ini sesuai prinsip Mas Menteri (Mendikbud Ristek Nadiem Makarim) tentang program Merdeka Belajar,” ujar Sekretaris Badan Bahasa Hafidz Muksin dalam permbukaan Rapat Kerja HPBD Sulsel di Makassar, Kamis (9/11/2023).

Dalam platform Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah yang sudah menggema di seantero Nusantara, Kemendikbud Ristek melalui Badan Bahasa secara bertahap melakukan revitalisasi bahasa daerah.

Program ini diterapkan terhadap 39 bahasa daerah di 13 provinsi pada 2022, kemudian dilanjutkan tahun 2023 dengan melibatkan 59 bahasa daerah di 22 provinsi.

Hafidz Muksin mengatakan, program-program kementerian tidak mungkin dapat dilakukan oleh kementerian itu sendiri, tetapi perlu dukungan berbagai unsur, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan lain-lain.

“Artinya perlu multipihak, ada pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, juga media massa. Itu semua perlu bersinergi, berkolaborasi. Jadi, itu bukan lagi wacana, tapi sudah diwujudkan oleh berbagai unsur yang menyadari pentingnya pelestarian bahasa daerah,” ucapnya.

Dia mengharapkan kehadiran Himpunan Pelestari Bahasa Daerah seperti di wilayah Sulawesi Selatan ini menaruh perhatian utama kepada generasi muda karena merekalah yang akan mewariskan bahasa daerah dari generasi tua dan pendahulunya.

Sebab, selama ini salah satu penyebab kepunahan bahasa daerah karena tidak diwariskan dari generasi pendahulu ke generasi penerus dalam masyarakat penuturnya.

“Fokus utamanya menyasar ke generasi muda, tunas-tunas muda untuk mewariskan bahasa daerah dari yang tua. Ini yang jadi faktor kenapa bahasa daerah itu punah karena penutur jati generasi tua kita tidak mewariskan ke generasi muda. Maka, revitalisasi bahasa daerah terutama ditanamkan ke anak-anak muda, itu yang kita wujudkan,” imbuh Hafidz.

KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEA Permbukaan Rapat Kerja Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan (HPBD Sulsel) di Makassar, Kamis (9/11/2023).

Adapun HPBD diinisiasi pada 2018. Awalnya organisasi ini bernama Asosiasi Pemuda Pelestari Bahasa Daerah (APPBD). Dengan berbagai pertimbangan, kemudian Namanya berubah menjadi Asosiasi Pelestari Bahasa Daerah (APBD).

Memasuki tahun 2020, namanya diubah lagi dari yang awalnya menggunakan kata “Asosiasi” menjadi “Himpunan”. Akhirnya, saat ini organisasi itu bernama Himpunan Pelestari Bahasa Daerah (HPBD).

Latar belakang pendirian organisasi ini karena siapa pun orang yang ingin melestarikan bahasa daerah, tanpa memandang usia atau latar belakang pendidikan dan profesi, maka mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjaga kelestarian bahasa daerah.

Ketua HPBD Sulawesi Selatan Asis Nojeng, atau yang karib disapa Daeng Nojeng, menjelaskan, anggota HPBD Sulsel terdiri dari berbagai profesi yang sering berbicara dan berkarya seni menggunakan bahasa daerah Sulsel.

Hal itu dilakukan karena mereka sadar bahwa bahasa daerah wajib dilestarikan agar tidak punah dan dapat terus dilanjutkan ke generasi muda.

“Ada teman yang tampil berbahasa daerah, bernyanyi, bermain musik, itulah yang menggugah kami. Awal pembentukan HPBD ini tidak bersinggungan dengan pendidikan meskipun ada juga kami yang berlatar belakang pendidik. Itu semata-mata murni demi masyarakat untuk memberi pemahaman bahwa bahasa daerah perlu dilestarikan,” tutur Daeng Nojeng kepada Kompas.com dalam kesempatan yang sama.

Dia pun mengharapkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan swasta, supaya mau sama-sama mewujudkan pelestarian bahasa daerah secara konkret di ruang lingkupnya masing-masing.

Sebab, hal itu sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

“Kami juga misalnya mau menyasar ke pihak Bandara Sultan Hasanuddin dan PHRI agar menggunakan aksara lontara. Mengapa tidak ada aksara itu seperti Bandara Ngurah Rai di Bali? Di hotel-hotel juga tidak ada petunjuk berbahasa daerah, padahal ada Trigatra Bangun Bahasa,” tambahnya.

Daeng Nojeng pun berkeinginan agar HPBD semakin menyebar luas ke provinsi lain dan mampu berkontribusi positif, seperti yang sudah ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sehubungan dengan Raker HPBD Sulsel di Makassar pada Kamis (9/11/2023), agenda yang dilaksanakan yaitu pemaparan program kerja dari empat divisi atau bidang, yakni Riset dan Kajian, Pelatihan dan Pengembangan, Hubungan Masyarakat dan Kemitraan, serta Literasi dan Advokasi.

Target dari Raker kali ini adalah menjadikan HPBD sebagai wadah dan mitra bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah.

Raker tersebut juga dihadiri oleh Kepala Balai Bahasa Sulsel Ganjar Harimansyah, akademisi, anggota HPBD Sulsel, dan para pegiat pelestarian bahasa daerah di wilayah Sulsel dan sekitarnya.