Pendidikan dan Kesetaraan Perempuan Jadi Arah Indonesia di Kancah Internasional

KOMPAS.com - Keterwakilan perempuan di semua sektor organisasi ditargetkan bisa mencapai 30 persen pada 2030. Target itu disampaikan dalam pelaksanaan KTT G20 Empower di India, pada 1-2 Agustus 2023.

"Jadi peran perempuan itu penting dalam pembangunan serta urgensi pencapaian target Empower 30 by 30. Jadi perempuan harus maju," ucap Co-Chair G20 Empower Indonesia, Rinawati Prihatiningsih dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Baca juga: 8 Pekerjaan Paling Dicari pada 5 Tahun Mendatang

Rinawati mengaku, ada lima rekomendasi strategis yang diutarakan dalam acara KTT G20 Empower di India, yakni reformasi hukum, pendidikan, inklusi keuangan, infrastruktur pendukung, dan transformasi norma sosial.

Dari lima rekomendasi itu memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan akses ekonomi bagi perempuan, dan menjamin masa depan yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

Berlandaskan peta jalan Kepresidenan G20 dari Indonesia, sebut dia, India menyoroti tiga prioritas utama, yakni:

• Pendidikan.
• Kewirausahaan perempuan
• Kemitraan lintas sektor.

"Itu untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan di semua lapisan masyarakat, termasuk di tingkat akar rumput," jelas Rina yang juga jadi Ketua Komite Bidang Pendidikan Iwapi.

Rinawati mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mendukung gerakan dan komitmen global menuju pemberdayaan dan kesetaraan gender bagi perempuan. Tak lupa, pendidikan juga perlu ditingkatkan, agar lebih merata.

Perempuan berperan penting dalam UMKM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, UMKM menyumbang 61 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyerap 98 persen dari total tenaga kerja.

Data juga menunjukkan ketika menghadapi krisis ekonomi, UMKM berfungsi sebagai penyangga yang tangguh. Perempuan memainkan peran penting dalam UMKM.

Baca juga: 7 Sekolah Kedinasan di Yogyakarta, Mulai dari AAU hingga STPN

Statistik mencatat bahwa 64,5 persen UMKM saat ini dimiliki atau dikelola oleh perempuan. Nilainya diproyeksikan sekitar 135 miliar dolar AS pada 2025.

Upaya pemerintah untuk menjadikan UMKM perempuan sebagai prioritas sasaran pembangunan nasional terlihat jelas dan ringkas.

"Negara menyadari peran perempuan bagi bangsa, maka pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Terlebih, kata Bintang, saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis multi dimensional global yang didorong akibat pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya pulih.

Baca juga: Ada Toilet Gender Netral di Salah Satu Sekolah Internasional, Kemendikbud Buka Suara

Lalu, ditambah persoalan harga pangan dan biaya hidup yang terus membumbung naik, krisis energi, perubahan iklim, dan ketegangan geo-politik.