Kompas.com - 17/05/2022, 13:16 WIB
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pengamat Ekonomi Energi Dr. Fahmy Radhi memberikan pendapatnya mengenai rencana kenaikan tarif listrik.

Wacana ini terkemuka saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif memberikan sinyal kuat bahwa BBM Pertalite, solar, gas LPG 3 kg, dan tarif listrik akan dinaikkan.

Namun hampir sebulan dari pernyataan ketiga menteri tersebut, harga BBM Pertalite, solar, gas LPG 3 kg dan tarif listrik juga belum dinaikkan.

Belum naiknya kebutuhan penting di masyrakat ini disinyalir karena Presiden Joko Widodo belum menyetujui kenaikan harga-harga tersebut.

Baca juga: Dokter UMM Beri Tips Penanganan Pertama Korban Kecelakaan

Kenaikan harga memperburuk daya beli masyarakat

Pasalnya kenaikkan harga tersebut akan semakin memperpuruk daya beli masyarakat. Fahmy Radhi menilai, jika Jokowi memang belum setuju kenaikan tersebut, maka keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga tersebut sangat tepat, lantaran momentumnya tidak tepat.

Menurutnya, kendati pandemi Covid-19 sudah mereda, namun daya beli masyarakat belum benar-benar pulih.

Situasi akan berbeda ketika daya beli masyarakat sudah pulih benar. Pada saat itulah pemerintah bisa mempertimbangkan melakukan penyesuaian terhadap harga komoditas energi tersebut, terutama penyesuaian tarif listrik (tariff adjustment).

"Pasalnya, sejak 2017 hingga sekarang tarif listrik tidak pernah disesuaikan sama sekali, padahal variabel pembentuk tarif listrik telah mengalami kenaikkan," terang Fahmy seperti dikutip dari laman UGM, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Astra UD Trucks Buka Lowongan Kerja bagi SMK-D3, Segera Daftar

Tarif listrik memang perlu disesuaikan

Fahmy menerangkan, tidak disesuaikannya tarif listrik dalam waktu lama memang tidak serta merta memperberat beban keuangan PLN.

Tetapi makin membebani APBN untuk memberikan kompensasi kepada PLN apabila PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian. Pada tahun 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai 24,6 triliun rupiah.

Halaman:


Video Pilihan

 

Konten pilihan untukmu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.