Kadisdik Jabar Dukung Penerapan Kurikulum Prototipe, Ini Alasannya

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengeluarkan kebijakan mulai tahun 2022 kurikulum nasional memiliki tiga opsi kurikulum yang bisa dipilih satuan pendidikan.

Hal ini bertujuan untuk pemulihan pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Tiga pilihan kurikulum yang bisa digunakan sekolah yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Prototipe.

Menanggapi kebijakan baru ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi mendukung penerapan Kurikulum Prototipe tersebut.

Baca juga: United Tractors Buka Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka

Kadisdik Jabar dukung penerapan Kurikulum Prototipe

Menurutnya Kurikulum Prototipe ini digagas Kemdikbud Ristek sebagai pemulihan pembelajaran karena adanya pandemi Covid-19.

"Perubahan ini kita ikuti dan dukung karena kita harus mengikuti perkembangan zaman yang berubah," kata Dedi seperti dikutip dari laman Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, saat pemerintah pusat melakukan perubahan dengan Kurikulum Prototipe, di tingkat daerah pun mengikuti perubahan tersebut.

Dedi menyampaikan, sebelum Kurikulum Prototipe diresmikan, pihaknya telah meluncurkan kurikulum darurat bernama "Kurikulum Masagi" guna merespons pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

"Implementasinya di Jabar saya pikir sudah terjadi. Melalui Kurikulum Masagi, kita menyederhanakan Kurikulum 13 dan menggabungkan dengan kondisi saat ini melalui pendekatan pendidikan karakter," beber Dedi.

Baca juga: Mahasiswa Undip Bisnis Minuman Sehat Bahan Daun Jeruk dan Kayu Manis

Penerapan Kurikulum Masagi, lanjut Kadisdik, berdampak baik pada peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM).

Berdasarkan dapodik, dari 1.852.000 siswa naik menjadi 1.871.000 pada tahun ajaran baru.

Dedi berharap, penerapan Kurikulum Prototipe juga mampu mengembangkan kompetensi tenaga pendidik agar lebih mandiri dan inovatif dalam mengajar.

"Mudah-mudahan, dalam waktu dekat akan disahkan oleh pemerintah dalam rangka percepatan mutu dan akses pendidikan," harapnya.

Diterapkan di 250 satuan pendidikan sekolah penggerak

Saat ini, penerapan Kurikulum Prototipe sudah diterapkan di 250 satuan pendidikan yang merupakan sekolah penggerak.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Perbukuan Kemendikbud Ristek Supriyatno menegaskan, penerapan Kurikulum Prototipe tersebut bersifat opsional atau tidak diwajibkan diterapkan di seluruh sekolah.

"Kami memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang ada," tegas Supriyatno.

Baca juga: SKB 4 Menteri Terbaru, Januari 2022 Satuan Pendidikan Wajib Gelar PTM

Ia menambahkan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi satuan pendidikan yang akan menerapkan kurikulum ini.

"Tapi, tidak ada mekanisme seleksi terhadap sekolah yang akan menerapakannya. Ini kebijakan Pak Menteri," imbuhnya.