Pelajaran Sejarah Tetap Ada di Kurikulum, Ini Pertimbangan Kemendibud

Kompas.com - 21/09/2020, 10:55 WIB
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno dalam simposium internasional tentang pendidikan di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/9/2019). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAKepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno dalam simposium internasional tentang pendidikan di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

KOMPAS.com - Kemendikbud memastikan mata pelajaran ( mapel) sejarah akan tetap masuk dalam kurikulum nasional. Penegasan ini menepis kabar beredar yang menyebutkan mapel sejarah akan ditarik sebagai upaya perampingan kurikulum.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang.

“Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis” ujar Totok melalui keterangan resmi (18/9/2020).

Kajian terus dilakukan tersebut memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.

Baca juga: Nadiem Tegaskan Mapel Sejarah Tidak Dihapus dari Kurikulum Nasional

Soal mapel sejarah

Totok juga menegaskan kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar.

Menurutnya, pelajaran sejarah tetap akan diajarkan dan diterapkan di setiap generasi. “Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," jelas Totok.

Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa,” tegasnya.

Totok menambahkan penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan,” terang Totok.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X