Kuliah Umum di FBE UAJY Jelaskan Manfaat Dedolarisasi

KOMPAS.com - Kini, mata uang nasional mulai menggantikan dolar AS dalam berbagai transaksi internasional.

Tentu, berpalingnya sejumlah negara dari dolar AS disinyalir diawali oleh sanksi AS kepada Rusia dan beberapa negara lain.

Negara-negara tersebut pun mencari mata uang alternatif selain dolar AS, contohnya Rusia, Brasil, China dan India.

Demikian diungkapkan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FBE UAJY) Y. Sri Susilo saat membuka kuliah umum di kampusnya, Senin (5/6/2023).

"Jadi, sejumlah negara mulai meninggalkan dolar AS sebagai mata uang dalam transaksi internasional," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Sri Susilo berharap dengan adanya kuliah umum ini peserta akan memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan dari pihak di luar kampus.

Adapun kuliah umum yang mengangkat topik “Dedolarisasi: Paradigma & Aksi” itu menghadirkan narasumber Bhima Yudhistira Adinegara (Direktur Ekesekutif CELIOS/Center of Economic and Law Studies).

"Dedolarisasi adalah upaya mengganti dominasi Dollar AS dalam transaksi perdagangan internasional, investasi asing hingga kurs acuan dalam kebijakan anggaran di suatu negara," terang Bhima.

Manfaat dedolarisasi

Bhima juga menjelaskan manfaat dedolarisasi ialah:

1. Mengurangi fluktuasi nilai tukar.

2. Meningkatkan hubungan bilateral/ regional dengan negara non-AS.

3. Meningkatkan volume perdagangan dengan negara alternatif.

4. Efisiensi dalam transaksi bilateral.

5. Dapat melepaskan diri dari dikte kebijakan AS.

Selain itu, Bhima juga memberikan contoh eksportir CPO yang sebagian besar menerima dollar AS, saat ini mulai difasilitasi mata uang lokal seperti Ringgit, Bath dan mata uang lainnya (Local Currency Settlement) meski masih terbatas.

Selanjutnya ke depan perbankan perlu siapkan ketersediaan mata uang lokal untuk memenuhi permintaan ekspor-impor.

Semakin dalam pasar valas non-dollar AS maka semakin menarik minat investor dan eksportir-importir.

"Insentif dari BI dan pemerintah juga diperlukan untuk meningkatkan porsi LCS," harap Bhima Yudhistira.