Jawa Barat Unggul dalam Menerapkan Pendidikan Antikorupsi

KOMPAS.com - Dalam hal mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi yang terdepan se-Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenjang Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratna Zulaiha dalam Rapat Evaluasi Pendidikan Anti-Korupsi bersama KPK di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Selasa (23/8/2022).

"Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, Jabar termasuk yang leading," ujar Aida seperti dikutip dari laman Disdik Jabar.

Maksud leading itu tentu dalam implementasi pendidikan anti-korupsi. Bahkan Provinsi Jabar unggul dibanding provinsi lain di Indonesia.

Ada tiga faktor Jabar juara

Dikatakan Aida, ada tiga faktor yang menjadikan Jabar juara di antara provinsi lain, yakni:

1. Jabar menjadi provinsi pertama yang bergerak cepat membuat regulasi pendidikan antikorupsi.

"Indikator pertama kita terkait implementasi pendidikan antikorupsi adalah adanya regulasi. Jabar (sudah membuat) duluan dan semua kabupaten/kota diwajibkan punya regulasi juga," terangnya.

2. Aktifnya Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Jabar yang selalu melakukan program atau kegiatan-kegiatan. Menurutnya, itu adalah salah satu pemicu implementasi pendidikan antikorupsi di Jawa Barat menjadi berkembang.

3. Adanya perhatian pada penguatan integritas para kepala sekolah di wilayah Jabar melalui kegiatan atau program terkait implementasi pendidikan antikorupsi.

"Disdik bersama BPSDM pun melakukan kegiatan terkait implementasi pendidikan antikorupsi melalui penguatan integritas. Hal tersebut belum ada di wilayah lain," imbuhnya.

Karena itu, Aida mendorong seluruh satuan pendidikan agar giat melaporkan program pendidikan antikorupsi yang dilakukan melalui dapodik dan jaga.id.

"Kami sangat tahu di Jabar sudah melakukan pendidikan antikorupsi melalui insersi mata pelajaran PKN. Kita ingin menangkap informasi itu. Karena, walau sudah dilakukan, KPK belum mendapatkan laporannya secara detail," urainya.

Kadisdik beri tanggapan

Sementara Kadisdik Jabar, Dedi Supandi pun akan segera mendorong kantor cabang dinas pendidikan wilayah untuk segera melakukan pendataan.

Serta mendorong seluruh satuan pendidikan atau sekolah agar mengisi laporan kegiatan di dua laman tersebut.

Tak hanya itu saja, implementasi pendidikan antikorupsi di Jabar juga berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jabar.

"Selain ide awalnya dengan KPK, di tengah jalan setelah kurikulum pendidikan antikorupsi hadir, Pak Kejati pun ikut andil memberikan praktik-praktik baik," kata Dedi Supandi.