PTM Terbatas dan Upaya Mengurangi Dampak PJJ Berkepanjangan

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai menjadikan sektor pendidikan mengancam tumbuh kembang anak.

Pembelajaran jarak jauh atau daring yang berkepanjangan tentu akan mempengaruhi dampak sosial, dampak perkembangan serta dampak kualitas pendidikan kita.

Penanganan pandemi tentu akan terus dilakukan sembari terus berupaya untuk adaptasi diri melalui kebiasaan baru salah satunya dengan perlunya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Pembelajaran tatap muka secara terbatas tentu bermaksud untuk meminimalisir terjadinya kemerosotan kualitas pendidikan. Selain itu, tentu hal ini juga dalam rangka menghindari ancaman anak putus sekolah karena ketidaktersediaan fasilitas pembelajaran daring.

Sebab dalam hal ini, pembelajaran daring yang kurang maksimal membuat anak terpaksa malah bekerja dan tidak belajar, terlebih untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi bahkan ada yang putus sekolah karena memilih menikah dini.

Beberapa orangtua juga tidak dapat melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar secara daring.

Selanjutnya, pembelajaran tatap muka terbatas dimaksudkan menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di dalam kelas tentu akan mendapatkan hasil pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan daring.

Pasalnya, perbedaan akses, kualitas materi, sarana selama daring dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak yang memiliki keterbatasan secara ekonomi dan sarana prasarana penunjangnya.

Hal yang paling beresiko dan berdampak tentu aspek psikologi anak selama pembelajaran daring yang mencakup aspek psikis dan sosial sebab resiko ini sangat memungkinkan terjadinya kekerasan orangtua terhadap anak saat pendampingan belajar di rumah.

Hal ini disebabkan karena salah satu faktor pendidikan orangtua yang “rendah” sehingga tidak bisa maksimal dalam mendampingi anak belajar yang berujung kekesalan emosi hingga berujung pada kekerasan.

Belum lagi anak yang merasa tertekan selama pembelajaran daring karena tidak bermain dan bertemu dengan teman-teman satu sekolahnya. Jika hal ini terlalu lama, maka akan mengakibatkan dampak yang berkepanjangan pada generasi penerus bangsa.

Menanggapi isu miring

Sementara itu, dalam menanggapi isu klaster pembelajaran tatap muka terbatas Kemedikbud Ristek telah menjelaskan melalui Dirjen PAUD Dikdasmen menerangkan bahwa, pertama, mengenai terjadinya klaster akibat diterapkannya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Hal tersebut menunjukkan angka 2,8 persen bahwa angka tersebut merupakan data laporan dari warga sekolah yang pernah tertular. Jadi bukan disebabkan karena penerapan PTM terbatas.

Kedua, penularan Covid-19 yang terjadi di satuan pendidikan yang didapat dari data laporan 46.500 satuan pendidikan yang mengisi survei dari Kemendikbudristek ialah satuan pendidikan yang sudah melakukan tatap muka terbatas dan belum.

Sehingga hal ini tidak bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Ketiga, angka 2,8 persen yang disebut di atas merupakan laporan akumulasi kasus sejak tahun lalu bukan sejak diterapkannya PTM terbatas.

Keempat, isu mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru yang positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi sehingga masih ditemukan kesalahan.

Meski pembelajaran tatap muka terbatas, tentu harus tetap mengutamakan kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan mengacu pada kebijakan pemerintah dan menyesuaikan penerapan PPKM berdasarkan level daerah.

Sebab mau tidak mau pandemi Covid-19 di negeri ini belum tuntas sehingga tetap butuh kewaspadaan. Hal tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri dalam kaitanya pengaturan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

Kebijakan PTM terbatas tentu bukan semata kebijakan yang gegabah tanpa mempertimbangkan banyak hal. Pemerintah pasti menginginkan yang terbaik untuk generasi penerus bangsa agar dapat mengenyam pendidikan dengan baik.

Tentunya dalam implementasi PTM terbatas harus ada regulasi yang jelas dengan berbagai pertimbangan dan melihat kondisi daerah masing-masing.

Sehingga kebijakan ini bisa diterapkan dengan beberapa tahapan mulai dari uji coba, penerapan prokes, dan aturan-aturan lain yang dapat mendukung PTM terbatas sebagai upaya meminimalisir dampak yang berkepanjangan bagi para siswa akibat pembelajaran daring.