99 Persen Pondok Pesantren Sudah Adakan PTM Terbatas

KOMPAS.com - Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU KH Abdul Ghaffar Rozin mengungkapkan, data yang dihimpun dari Juli 2021, sebanyak 99 persen pesantren sudah aktif melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Sedangkan 1 persen masih memilih untuk tidak mau melakukan tatap muka. Menurut Abdul, PTM terbatas di lingkungan madrasah dan pondok pesantren dilaksanakan dengan berbagai cara dan sesuai dengan SKB 4 Menteri.

"Pesantren yang diperbolehkan tatap muka terbatas adalah pesantren yang bisa menjaga diri dan berada dalam zona aman. Selain itu, yang memenuhi daftar periksa sesuai dengan SKB 4 Menteri," kata Abdul seperti dikutip dari laman Direktorat SD Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Minggu (3/10/2021).

Abdul menyatakan, pelaksanaan tatap muka pun bermacam-macam. Ada yang sudah 100 persen tatap muka tapi ada juga yang baru 70 persen. Satuan pendidikan juga masih menggunakan sistem shift atau dibagi-bagi rombongan belajar saat pelaksanaan PTM terbatas.

Pandemi berdampak besar pada pondok pesantren

Abdul Ghaffar Rozin menjelaskan, ada pula pesantren yang melakukan pembelajaran secara hybrid yaitu melalui tatap muka dan juga daring.

Menurut dia, pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama tercatat sebanyak 23.370 pesantren tersebar di seluruh Indonesia.

Abdul Ghaffar mengaku, pandemi Covid-19 memberikan dampak efek luar biasa pada pesantren. Seperti yang diketahui secara infrastruktur pesantren memiliki standar kesehatan yang masih rendah.

Selain itu secara ekonomi, pesantren juga turut terdampak. Sejak awal pandemi, lanjut Abdul Ghaffar, satuan pendidikan agama dan pondok pesantren sudah bekerja keras.

Semua dikerahkan membantu Satgas Covid-19, melakukan sosialisasi terkait Covid-19 dan membuat protokol kesehatan serta membuat satgas di pesantren.

"Pandemi ini banyak mengganti proses pendidikan di pesantren. Apalagi tradisi pesantren itu dilakukan secara tatap muka. Dimulai dari para santri bangun sampai tidur lagi, kegiatannya berkerumun dan tatap muka," ujar Ahmad Ghaffar.

Mayoritas warga pondok pesantren sudah divaksin

Terkait program vaksinasi di lingkungan satuan pondok pesantren, menurut data survei pada Juli 2020 sebanyak 50 persen pesantren menolak vaksinasi. Hal tersebut karena ada persoalan komunikasi informasi hoaks yang beredar di ranah pesantren.

Kemudian sejak November 2020 pihaknya bekerja sama dengan semua pihak, termasuk bekerja sama dengan KPJM melakukan edukasi vaksin kepada satuan pondok pesantren. Program ini untuk mengedukasi bahwa vaksin itu suci, halal dan aman.

Pada Juli 2021 sudah ada sekitar 99 persen pesantren yang sudah menerima vaksinasi. Selain itu, lanjut Abdul, pihaknya juga secara aktif membangun dan mendukung semua akses vaksin untuk para santri, terutama para kyai.

"Vaksinasi yang kita lakukan di lebih dari 80 pesantren sedang atau besar itu kurang lebih ada sekitar 500 santri sudah tervaksin. Bagi pesantren kecil, kurang dari 50 persen melakukan vaksinasi," kata Abdul.

Selain itu, ada sekitar 20 persen santri yang sudah divaksin dua kali dan lebih dari 40 persen santri usia 12 sampai 18 tahun belum divaksin. Total santri di Jawa yang tercatat Satgas Covid-19 RMI PBNU, yang sudah vaksin minimal satu kali ada sekitar 150.000.

Sementara itu Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud Ristek Sri Wahyuningsih menambahkan, berdasarkan pendataan yang dilakukan Kemendikbud Ristek yang terkoneksi dengan data Dapodik, sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas hampir 50 persen.

"Tentunya ini bukan angka yang sedikit untuk melakukan PTM terbatas, karena melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan," kata Sri Wahyuningsih.

PTM terbatas harus dilakukan

Sri Wahyuningsih mengungkapkan, PTM terbatas yang dilaksanakan di pondok pesantren ada yang sudah full melaksanakan PTM. Semua dilaksanakan di zona aman atau zona hijau di mana saat ini ada pada level 1 dan betul-betul aman.

"Sekali lagi PTM terbatas di sekolah memang didorong melalui SKB 4 Menteri. Tapi sekali lagi ending-nya ada pada orangtua untuk memberikan izin atau tidak putra-putrinya belajar tatap muka," imbuhnya.

Dia berharap, di awal tahun ajaran semester baru setelah badai Covid-19 varian Delta ini menurun, diharapkan pembelajaran tatap muka bisa dimaksimalkan.

"Tatap muka terbatas ini harus dilakukan. Dari evaluasi yang kita lakukan, pembelajaran dari rumah banyak menimbulkan persoalan-persoalan yang menjadi perhatian kita semua. Mulai dari risiko putus sekolah, penurunan capaian belajar, terjadinya kekerasan pada anak dimana terjadi mulai di lingkungan sekitar," tegas Sri Wahyuningsih.