Komisi X DPR: Sekolah Tatap Muka Januari 2021 Harus Dikaji Ulang

KOMPAS.com - Di satu sisi, pembelajaran jarak jauh (PJJ) membawa dampak negatif bagi perkembangan siswa. Namun di sisi lain, Covid-19 masih menjadi ancaman serius.

Meski pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan beberapa kementerian lain dalam SKB 4 menteri sudah memberikan izin akan dibukanya pembelajaran tatap muka, tetapi semua masih perlu dikaji.

Terlebih dengan libur akhir tahun ini membuat orangtua khawatir jika kasus Covid-19 akan kembali meningkat.

Untuk itulah Komisi X DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

"Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah dibuka kembali bulan depan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda seperti dikutip dari laman DPR RI, Rabu (30/12/2020).

Tentu, para orang tua khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali. Apalagi libur akhir tahun ini banyak orang yang pergi berliburan, meski menggunakan kendaraan pribadi.

Tren kasus Covid-19 masih tinggi

Dikatakan, pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19.

Namun kian meningkatnya jumlah kasus harian positif Covid-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, maka rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu.

"Akhir bulan ini tren peningkatan kasus Covid terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan, mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun," tegasnya.

Menurutnya, jika di tingkat daerah, desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa.

Meski begitu Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran Covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik.

"Memang benar jika di daerah, sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko, jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti," ungkapnya.

Kemendikbud sempurnakan sistem PJJ

Huda berharap Kemendikbud terus menyempurnakan sistem PJJ. Gerakan partisipasi masyarakat dalam mendonasikan gawai dan pemberiaan Wifi gratis bagi siswa yang membutuhkan harus terus digalakkan.

Tak hanya itu saja, Kemendikbud juga bisa mendorong kerja sama lintas kementerian agar kendala utama PJJ yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.

"Kemendikbud juga bisa mendorong Dinas-Dinas Pendidikan di daerah untuk mengalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet," pesan Syaiful Huda.