Pendidikan Vokasi Diminta Libatkan DUDI Sejak Awal

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto mengatakan, pendidikan vokasi harus melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sejak awal. Hal itu demi menjawab kebutuhan DUDI yang terus mengalami kemajuan dan perkembangan.

"Bersama DUDI, kita harus susun kurikulum bersama, diselenggarakan bersama, dan komitmen diserap bersama lulusan vokasi, khususnya sekolah di SMK, agar benar-benar nyata terserap oleh DUDI," kata Wikan melansir laman Vokasi Kemendikbud, Senin (14/12/2020).

Wikan juga menyampaikan program inovasi Merdeka Vokasi, yakni SMK-D2 Jalur Cepat, yang memberikan fleksibilitas siswa untuk merdeka belajar, tapi tetap memiliki kompetensi soft skill, hard skill, dan karakter yang istimewa.

"Program ini juga terintegrasi dengan perguruan tinggi vokasi dan DUDI pendamping sejak semester pertama di SMK," jelas Wikan.

Wikan berharap, agar para pendidik dapat membawa proyek riil dari DUDI ke kelas-kelas vokasi. Artinya, penyelenggaraan vokasi saat ini membuka pintu seluas-luasnya bagi DUDI untuk berkontribusi dalam pengembangan vokasi di Indonesia.

Terlebih, lanjut dia, adanya dukungan supertax deduction bagi DUDI yang memiliki concern untuk pengembangan vokasi.

"Konsep project based learning (PBL), adalah kunci siswa untuk benar-benar tahu seperti apa dunia dan budaya kerja. Dengan proyek yang dilakukan siswa, lalu disupervisi dan dinilai oleh DUDI akan memberi gambaran nyata, agar siswa menyiapkan diri," tutur Wikan.

Harus berkontribusi ke masyarakat

Selain untuk DUDI, dia mengaku, pemberdayaan pendidikan vokasi juga diharapkan dapat berkontribusi dalam aspek kehidupan kemasyarakatan.

Misalnya, untuk konten pembelajaran kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, serta kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang dapat diintegrasikan sebagai tenaga pendamping pengelolaan dana desa.

"Karena hampir setiap desa membutuhkan tenaga tersebut, tapi terkendala SDM yang kompeten. Mengapa bisa mengajak SMK? Karena banyak SMK telah memiliki lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1)," tegas Wikan.

Di samping itu, peluang kerjasama sangat mungkin untuk dilakukan dengan menggandeng SMK, khususnya jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran serta Akuntansi dan Keuangan Lembaga maupun jurusan lain yang terkait untuk membantu mengembangkan program, mengelola, dan menyusun dokumen maupun pelaporan keuangan sesuai standar.

"Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk pemagangan, memberi pekerjaan, pemberian pelatihan, dan lain sebagainya. Dengan adanya kerjasama diharapkan akan terwujud simbiosis mutualisme. Kepala desa terbantu oleh tenaga yang terampil, sedangkan para siswa SMK dapat memperoleh tempat praktik kerja," ungkap Wikan.

Kunjungan ke SMKN 2 Gunungkidul

Dirjen Wikan pernah berkesempatan meninjau proses pembangunan gedung dan fasilitas pembelajaran, termasuk laboratorium di SMKN 2 Gunungkidul, yang pada tahun ini berhasil meraih predikat sebagai SMK CoE (Center of Excellence) atau SMK Pusat Keunggulan.

SMK itu, sambung dia, merupakan salah satu dari 476 SMK di 34 provinsi di Indonesia yang mendapatkan bantuan dana dalam rangka penguatan sektor spesialisasi prioritas dengan total bantuan telah disalurkan sebesar Rp 1,2 triliun.

"Saya mengapresiasi inisiatif kerjasama yang sudah dilakukan dengan kolaborasi DUDI menghadirkan fasilitas pembelajaran di SMK, serta mendukung pimpinan SMK agar terus belajar bersama, meningkatkan inovasi, dan menghadirkan gebrakan baru," pungkas dia.