Tak Semua Siswa Punya Gawai untuk Belajar, FSGI Dorong Pemda Beri Solusi

KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 membuat sebagian siswa di Indonesia masih harus melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna menghindari penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Meski kesehatan dan keselamatan siswa, guru, orangtua adalah yang utama, namun proses belajar dari rumah selama PJJ sarat akan kendala, terutama bagi siswa dan orangtua dengan keterbatasan akses internet dan biaya.

Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengatakan, persoalan PJJ terbagi atas 2 (dua) hal, yaitu PJJ Luring atau luar jaringan dan PJJ Daring atau dalam jaringan.

Menurut Satriwan, persoalan hambatan selama PJJ tak hanya keterbatasan akses internet dan listrik, tetapi juga kepemilikan gawai pintar.

Tak semua siswa punya gawai pintar

Di Jakarta dan Bodetabek sendiri misalnya, FSGI mendapat laporan masa PJJ Fase II ini masih banyak siswa tak memiliki gawai pintar secara pribadi.

"Punya gawai hanya satu, itupun dipegang ortu. Alhasil tak bisa ikut pembelajaran daring bersama temannya di siang hari," papar Satriwan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Keterbatasan terhadap akses internet, listrik, hingga tidak punya gawai membuat pembelajaran dilakukan dengan metode "Guru Kunjung ke Rumah Siswa".

Tetapi, metode tersebut dinilai Satriwan tak efektif, sebab jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa 3 angkatan, misalnya di SMP dan SMA.

Lalu, hambatan lainnya ialah waktu yang sangat terbatas, bahkan sering kali guru tak bisa berkunjung karena faktor geografis yang sulit ditempuh.

Fakta ini, terang Satriwan, terjadi di Kab. Konawe Selatan, Kab. Bima, Kab. Halmahera Selatan, Kab. Ngada, Kab. Alor, Kab. Timur Tengah Utara, Kab. Timur Tengah Selatan, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom dan beberapa kabupaten lainnya.

Sedangkan metode daring dinilai relatif lebih baik, sebab ada kemewahan yang dimiliki oleh siswa, guru, dan orang tua terhadap akses laptop, komputer, gawai, dan akses internet.

Sumber pembelajaran lebih variatif, metode yang dipilih juga demikian. Sebab guru bisa belajar dan dilatih secara online juga.

Namun, Satriwan menyebut tak semua siswa punya gawai pintar. Ada pula masalah kenaikan pengeluaran rumah tangga karena harus membeli kuota internet yang ekstra.

Sedangkan relaksasi dana BOS untuk mensubsidi siswa, kata dia, tidak mencukupi.

"Bahkan masih ada Kepsek yang belum alokasikan BOS untuk kuota siswa, seperti di Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Bima, Lombok, Kab. Garut, dan lainnya," tegas dia.

Kemampuan guru dan rekomendasi FSGI

Kemudian, imbuh dia, persoalan kompetensi guru dalam mengelola PJJ Daring juga mesti dikembangkan.

"Makanya perlu pendampingan, pelatihan bagi guru-guru oleh Pemerintah (Daerah) dalam mengelola PJJ Daring ini," saran dia.

"FSGI melihat selama dua bulan terakhir terjadi peningkatan partisipasi guru dalam mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran secara online yang dikelola Pemda, misal di Jakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Yogyakarta."

Fakta ini, tegas dia, harus diapresiasi. "Ada antusiasme guru-guru belajar mengelola pembelajaran daring berbasis digital.”

Di sisi lain, FSGI menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum banyak terasa dalam menyelesaikan persoalan PJJ khususnya bagi yang luring.

Untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran jarak jauh dan guna memenuhi hak siswa untuk tetap mendapat pembelajaran, FSGI memberikan sejumlah rekomendasi, yakni:

1. Bagi wilayah dengan PJJ Luring, pemerintah daerah bisa menjadikan Balai Desa sebagai sentra pembelajaran selama PJJ. Alasannya, banyak keterbatasan terhadap akses internet (karena titik hot spot yang tak merata di daerah tersebut) serta siswa yang tidak punya gawai pintar. "Balai Desa melalui Dana Desa bisa saja menyediakan Komputer atau laptop Desa untuk dipakai anak-anak belajar, dengan metode Guru mengajar di Balai Desa, dengan Protokol Kesehatan tentunya," papar Satriwan.
2. Pemerintah (Daerah) bisa menggandeng BUMN atau Perusahaan Digital memberikan atau meminjamkan gawai bagi siswa di wilayah-wilayah tersebut.
3. Kemenkominfo diminta menambah hot spot akses internet yang merata di wilayah-wilayah sulit jaringan tadi. Bahkan jika memungkinkan, buat kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut.
4. Bagi guru-guru yang menggunakan Metode Guru Kunjung selama PJJ Luring, Pemda memberikan insentif lebih untuk transport guru, khususnya bagi Guru Honorer ketika berkunjung ke rumah siswa. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada guru dan memberikan motivasi tersendiri.
5. Stakeholders pendidikan, siswa-siswa yang orang tuanya mampu bersama guru-guru, dan masyarakat umumnya bisa melakukan "Gerakan Wakaf Gawai Nasional untuk PJJ" dalam rangka membantu para siswa yang orangtuanya tak mampu membeli gawai pintar selama PJJ. Agar mereka anak-anak Indonesia ini berkesempatan belajar di sumber pembelajaran daring yang tak terbatas.