Ketua MRPTNI: PTS Terakreditasi A di Indonesia Masih Sedikit

KOMPAS.com - Di Indonesia, ada banyak kampus atau perguruan tinggi. Khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terdaftar, jumlahnya ada puluhan ribu.

Namun dari jumlah itu, hanya ada 30 sekian PTS yang sudah terakreditasi A. Jumlah itu tentu sangat jauh dari harapan.

Menurut Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang juga Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Jamal Wiwoho, PTS terakreditasi A memang masih sedikit.

"Jumlah PTS 4.000 lebih kalau dilihat akreditasi PTS belum A, maka dengan jumlah yang sedikit itu bila dibandingkan dengan PTN disparitasnya sangat jauh." ujar Prof Jamal seperti dikutip dari laman UNS, Senin (13/7/2020).

Ketua MRPTNI berbagi pengalaman

Karena jumlahnya tidak sampai 100 yang terakreditasi A, maka kondisi ini cukup memprihatinkan dari sisi kualitas kampus di Indonesia.

Maka dari itu, sebagai Ketua MRPTNI, Prof. Jamal membagikan pengalamannya mengenai tata kelola di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Di Indonesia, PTN dibagi menjadi tiga jenis, yaitu PTN Satuan Kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Berbadan Hukum (BH).

Jika di setiap jenis, PTN memiliki otonomi dan fleksibilitasnya masing-masing. Seperti PTN-BLU yang memiliki fleksibilitas dalam hal pengelolaan aset dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sedangkan pada PTN-BH yang posisinya lebih tinggi, punya otonomi dan fleksibilitas yang semakin banyak dan luas.

"Jadi pemerintah menganggap keleluasaan pada PTN-BH apa yang dinamakan otonomi. Baik keilmuan, buka Prodi tidak perlu ijin, atau terkait mengangkat dosen. Dan, goal-nya wujudkanlah diri masuk 500 perguruan tinggi terbaik di dunia," tambahnya.

Adanya kerja sama antar rektor

Terkait kebijakan "Kampus Merdeka", koordinasi antarrektor PTN menjadi lebih mudah. Contohnya ialah kerja sama yang dijalin antara UNS dengan Universitas Andalas baru-baru ini.

Pada penandatanganan nota kesepahaman antara UNS dengan Universitas Andalas 11 Juni lalu, kerja sama yang dijalin mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, kerja sama juga meliputi sarana peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM.

Karena itulah dengan kerja sama yang dijalin itu, dapat mendukung kebijakan "Kampus Merdeka" dan "Merdeka Belajar".

Tentunya membuka kesempatan bagi mahasiswa lintas program studi/ fakultas/ perguruan tinggi untuk belajar program studi/ fakultas/ perguruan tinggi yang berbeda.