Kata dan Fakta: Menguji Beragam Pernyataan Mahfud MD Saat Debat Keempat Pilpres 2024

Isi Putusan MK 16 Juni 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 16 Juni 2011 sempat disebut oleh Mahfud.

Putusan MK itu disebut memuat empat ukuran pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak kepada rakyat.

Penelusuran Kompas.com menemukan pada halaman 21 Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memuat poin berikut:

1. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
2. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
3. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Jumlah petani dan lahan pertanian

Mahfud mengeklaim jumlah petani dan lahan pertanian di Indonesia semakin sedikit.

Data BPS memang menunjukkan jumlah petani memang mengalami penurunan 7,45 persen dalam 10 tahun terakhir.

Lahan pertanian menyusut di kota besar. Contohnya luas lahan panen padi di Jakarta berkurang 345,54 hektar dari 2020 ke 2021.

Data selengkapnya cek di sini.

Data 2.587 aduan kasus tanah adat

Mahfud menyebutkan ada 2.587 kasus tanah adat dari 10.000 pengaduan dalam rekapitulasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Padahal di situs Kemenko Polhukam, hanya ada data rekapitulasi Januari 2022.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menemukan laporan harian Kompas yang mendata ada 701 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan pada 2021 dan 1.406 laporan pada 2022.

Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.

Berapa angka deforestasi di Indonesia?

Cawapres nomor urut 3 mengungkap angka deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar hutan dalam 10 tahun terakhir.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang ada di laman BPS mencatat angka deforestasi pada 2013-2022 yakni 3,84 juta hektar.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri menilai data Kementerian LHK belum terbuka.

Terutama angka reforestasi yang perlu ditinjau kembali fungsinya untuk menghutankan kembali atau sebagai tanaman industri.