Kata dan Fakta: Menguji Beragam Pernyataan Mahfud MD Saat Debat Keempat Pilpres 2024

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum telah menggelar debat keempat dalam tahapan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).

Debat keempat Pilpres itu diikuti tiga calon wakil presiden (cawapres) yang berkompetisi, termasuk cawapres nomor urut 3, Mahfud MD.

Ada sejumlah pernyataan Mahfud MD yang perlu diuji dalam debat keempat Pilpres 2024. Misalnya, pernyataan terkait data, statistik, atau klaim-klaim yang perlu dicek kebenarannya.

Berikut data dan fakta pernyataan Mahfud selama debat keempat Pilpres 2024.

Pangan RI yang belum berdaulat

Mahfud menyatakan, meski sumber daya alam (SDA) sangat kaya tetapi pangan dalam negeri belum berdaulat.

Kedaulatan pangan dapat diukur dari pemenuhan bahan makanan yang tidak bergantung pada impor.

Faktanya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan volume impor beras sepanjang 2023 meroket 613,61 persen dari tahun sebelumnya.

Tim Cek Fakta mendapati, nilai impor barang konsumsi juga meningkat 10,53 persen.

Komoditas lainnya yang menyumbang angka impor terbesar yakni gula, daging jenis lembu, dan jagung.

Benarkah food estate gagal?

Mahfud mengeklaim, proyek food estate gagal dan merusak lingkungan.

Greenpeace Indonesia mencatat diperkirakan sekitar 3 juta hutan berpotensi hilang jika proyek food estate terus dilanjutkan.

Sistem monokultur dinilai meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal.

Pembukaan hutan untuk lahan food estate juga memengaruhi perluasan wilayah banjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada proyek food estate yang berhasil, setengah berhasil, dan belum berhasil.

Fakta selengkapnya dapat dilihat di sini.

Isi Putusan MK 16 Juni 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 16 Juni 2011 sempat disebut oleh Mahfud.

Putusan MK itu disebut memuat empat ukuran pemanfaatan sumber daya alam yang berpihak kepada rakyat.

Penelusuran Kompas.com menemukan pada halaman 21 Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memuat poin berikut:

1. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat
2. tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat
3. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Jumlah petani dan lahan pertanian

Mahfud mengeklaim jumlah petani dan lahan pertanian di Indonesia semakin sedikit.

Data BPS memang menunjukkan jumlah petani memang mengalami penurunan 7,45 persen dalam 10 tahun terakhir.

Lahan pertanian menyusut di kota besar. Contohnya luas lahan panen padi di Jakarta berkurang 345,54 hektar dari 2020 ke 2021.

Data selengkapnya cek di sini.

Data 2.587 aduan kasus tanah adat

Mahfud menyebutkan ada 2.587 kasus tanah adat dari 10.000 pengaduan dalam rekapitulasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Padahal di situs Kemenko Polhukam, hanya ada data rekapitulasi Januari 2022.

Tim Cek Fakta Kompas.com juga menemukan laporan harian Kompas yang mendata ada 701 laporan pengaduan terkait permasalahan pertanahan pada 2021 dan 1.406 laporan pada 2022.

Sehingga, jumlah laporan pengaduan soal kasus tanah adat hingga 2024 belum dapat dibuktikan.

Berapa angka deforestasi di Indonesia?

Cawapres nomor urut 3 mengungkap angka deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar hutan dalam 10 tahun terakhir.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang ada di laman BPS mencatat angka deforestasi pada 2013-2022 yakni 3,84 juta hektar.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri menilai data Kementerian LHK belum terbuka.

Terutama angka reforestasi yang perlu ditinjau kembali fungsinya untuk menghutankan kembali atau sebagai tanaman industri.

Fakta selengkapnya baca di sini.

Subsidi pupuk dan jumlah petani

Masih soal jumlah petani, Mahfud mengatakan meski jumlah petani menurun tetapi subsidi pupuk terus meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, alokasi anggaran untuk penyaluran pupuk subsidi melonjak mencapai Rp 42,1 triliun atau setara 6,1 juta ton pupuk subsidi.

Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 29,77 triliun.

Data selengkapnya dapat dibaca di sini.

Impor pangan era Jokowi yang pernah dikritik Prabowo

Saat melayangkan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 2, Mahfud menyinggung soal kritik Prabowo Subianto kepada Jokowi yang berjanji tidak akan mengimpor komoditas pangan, tetapi diingkari.

Kritik Prabowo disampaikan dalam debat Pilpres 2019.

Jokowi juga mengakui impor pangan di masa pemerintahannya.

Data BPS pada 2019-2023 menunjukkan, ada enam komoditas pangan impor, yakni daging hewan, ikan, sayuran, dan buah-buahan mengalami fluktuasi.

Data lebih lanjut dapat dicek di sini.

Angka laju penggundulan hutan

Mahfud mengeklaim laju penggundulan hutan di Indonesia tertinggi di dunia.

Tim Cek Fakta membandingkan klaim itu dengan data World Resources Institute (WRI).

WRI mendata, deforestasi tertinggi diduduki oleh Rusia. Berikutnya ada Brazil, Kanada, Amerika Serikat, lantas Indonesia yang ada di posisi kelima.

Data Global Forest Watch juga menunjukkan, Indonesia berada di posisi kelima persentase kehilangan hutan primer yakni sebesar 5,6 persen.

Masyarakat adat yang tidak punya KTP

Cawapres nomor urut 3 menyebutkan, ada 20.000 masyarakat adat Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

KPU sudah mengakomodasi sekitar 530.000 masyarakat adat untuk Pemilu 2024.

Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) menyebutkan masih ada sekitar 2,5 juta pemilih masyarakat adat yang belum terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kaltim mencatat ada 151 masyarakat adat di tujuh kabupaten dan satu kota provinsi. Namun tidak menyebutkan jumlah penduduknya.

Tim Cek Fakta Kompas.com belum menemukan data yang secara spesifik menyebutkan adanya 20.000 masyarakat adat di Kaltim yang belum memiliki KTP.