Kata dan Fakta: Menguji Beragam Pernyataan Mahfud MD Saat Debat Keempat Pilpres 2024

Fakta selengkapnya baca di sini.

Subsidi pupuk dan jumlah petani

Masih soal jumlah petani, Mahfud mengatakan meski jumlah petani menurun tetapi subsidi pupuk terus meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, alokasi anggaran untuk penyaluran pupuk subsidi melonjak mencapai Rp 42,1 triliun atau setara 6,1 juta ton pupuk subsidi.

Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 29,77 triliun.

Data selengkapnya dapat dibaca di sini.

Impor pangan era Jokowi yang pernah dikritik Prabowo

Saat melayangkan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 2, Mahfud menyinggung soal kritik Prabowo Subianto kepada Jokowi yang berjanji tidak akan mengimpor komoditas pangan, tetapi diingkari.

Kritik Prabowo disampaikan dalam debat Pilpres 2019.

Jokowi juga mengakui impor pangan di masa pemerintahannya.

Data BPS pada 2019-2023 menunjukkan, ada enam komoditas pangan impor, yakni daging hewan, ikan, sayuran, dan buah-buahan mengalami fluktuasi.

Data lebih lanjut dapat dicek di sini.

Angka laju penggundulan hutan

Mahfud mengeklaim laju penggundulan hutan di Indonesia tertinggi di dunia.

Tim Cek Fakta membandingkan klaim itu dengan data World Resources Institute (WRI).

WRI mendata, deforestasi tertinggi diduduki oleh Rusia. Berikutnya ada Brazil, Kanada, Amerika Serikat, lantas Indonesia yang ada di posisi kelima.

Data Global Forest Watch juga menunjukkan, Indonesia berada di posisi kelima persentase kehilangan hutan primer yakni sebesar 5,6 persen.

Masyarakat adat yang tidak punya KTP

Cawapres nomor urut 3 menyebutkan, ada 20.000 masyarakat adat Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

KPU sudah mengakomodasi sekitar 530.000 masyarakat adat untuk Pemilu 2024.

Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) menyebutkan masih ada sekitar 2,5 juta pemilih masyarakat adat yang belum terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kaltim mencatat ada 151 masyarakat adat di tujuh kabupaten dan satu kota provinsi. Namun tidak menyebutkan jumlah penduduknya.

Tim Cek Fakta Kompas.com belum menemukan data yang secara spesifik menyebutkan adanya 20.000 masyarakat adat di Kaltim yang belum memiliki KTP.