Gencarnya Polisi Ungkap Kasus Judi di Tengah Isu Konsorsium 303, Hapus Keraguan Publik?

Polisi harus bisa memberi bukti

Kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo sebagai tersangka hingga saat ini dinilai sejumlah orang masih belum terungkap secara terang, terutama terkait motif. Hal ini menimbulkan beragam asumsi di masyarakat.

Di media sosial pun bertebaran isu liar, sampai dengan berita hoaks terkait kasus yang melibatkan Ferdy Sambo tersebut.

Sebagai pengamat kepolisian, Bambang menilai harusnya Polri bisa menyajikan bukti secara tuntas terkait kasus pembunuhan Brigadir J untuk menangkal berita liar maupun hoaks.

"Saya melihat motif apa pun dari Sambo itu tidak penting, yang penting adalah tindakan nyata dari kepolisian dari isu-isu yang beredar. Misalnya, Konsorsium 303, ya buktikan saja ada keterlibatan atau tidak. Sampaikan kepada masyarakat dengan bukti-bukti," kata Bambang.

Dia mengatakan, seharusnya kepolisian bisa menyampaikan bukti-bukti secara gamblang kepada masyarakat terkait pembunuhan Brigadir J maupun isu Konsorsium 303.

Mengingat, kepolisian menjadi lembaga yang diberikan kewenangan sangat besar, mulai penyelidikan dan penyidikan.

"Yang bisa membuktikan itu kan kepolisian sendiri kan. Jawab hoaks-hoaks itu dengan bukti-bukti. Kalau selama ini kan sering muncul hoaks bahwa Brigadir J itu disiksa di Magelang kemudian dibunuh di luar Duren Tiga, tapi kan akhirnya terbantahkan dengan bukti-bukti yang disajikan," tuturnya.

Penguatan lembaga pengawas

Kasus pembunuhan dan isu tentang Konsorsium 303 Ferdy Sambo memberikan asumsi terkait lemahnya pengawasan terhadap Polri. Sehingga, diperlukan lembaga yang kuat supaya petinggi maupun anggota Polri tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. 

Momen kasus Ferdy Sambo pun dinilai menjadi waktu yang tepat untuk bersih-bersih dan memperkuat institusi Polri. 

"Kalau kita melihat, selama ini pengawasan oleh internal saja. Sementara pengawasan eksternal tidak terlalu kuat. Lembaga pengawas yang dibentuk seperti Kompolnas juga tidak memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan kontrol yang kuat bagi kepolisian," ucap Bambang.

"Sementara Komisi III DPR RI juga tidak bengitu efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan kepada kepolisian," tuturnya.

Dalam pandangan Bambang, di tubuh lembaga pengawasan eksternal Polri seperti halnya Kompolnas perlu dilakukan perombakan. Sehingga, perlu adanya political will dari pemerintah terutama presiden untuk memperkuat lembaga eksternal tersebut.

"Kalau tidak ada penguatan lembaga kontrol dan komposisi Kompolnas misalnya masih seperti ini, dan tidak ada perombakan ya momentum untuk bersih-bersih kepolisian akan hilang lagi.  Karena tidak membentuk sistem kontrol yang lebih bagus," kata Bambang.