Gencarnya Polisi Ungkap Kasus Judi di Tengah Isu Konsorsium 303, Hapus Keraguan Publik?

KOMPAS.com - Polisi sedang gencar untuk mengungkap kasus perjudian yang isunya tengah ramai dibicarakan masyarakat. Apalagi, di media sosial beredar sebuah narasi tentang adanya "kerajaan perjudian online".

Dalam narasi yang beredar di media sosial, "kerajaan judi online" dengan sebutan Konsorsium 303 itu disebut melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Ferdy Sambo.

Setelah ramai isu tentang Konsorsium 303, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada jajarannya di Mabes Polri dan polda untuk memberantas pelaku judi.

Di beberapa wilayah, polisi pun berhasil meringkus sejumlah orang yang terlibat perjudian. Di wilayah Jawa Tengah (Jateng) misalnya, pada 19 Agutus lalu dalam sehari sebanyak 28 pelaku judi togel, ceki, remi, hingga dadu diamankan jajaran Polda Jateng.

Kasus judi online di Purbalingga, Jateng yang mempunyai server di negara Kamboja juga diungkap. Enam orang ditangkap beberapa hari lalu.

Masyarakat pun mengapresiasi langkah tersebut, meski tetap muncul kritik. Pasalnya, Polri baru gencar dalam pengungkapan kasus judi selepas ramainya isu kerajaan perjudian online yang dipimpin Ferdy Sambo.

Mampukah langkah tersebut mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri? Mengingat sebelumnya masyarakat disuguhkan kebohongan beberapa anggota Polri di awal kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Josua Hutabarat.

Sedikit mengobati luka publik

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, pengungkapan kasus judi setelah ramai soal isu Konsorsium 303sedikit mengobati luka publik atas kasus pembunuhan Brigadir J.

Bambang menilai, penangkapan ini belum sampai bandar besar di balik kasus perjudian yang selama ini marak di tengah masyarakat. Menurut dia, pengungkapan kasus judi semestinya dilakukan sejak dulu dan tidak harus menunggu adanya isu tentang Konsorsium 303.

"Sedikit mengobati kepercayaan publik yang sakit pada Polri. Sedikit saja. Karena saya melihat bahwa penggrebekan ini masih sekadar seremonial saja karena bandar-bandar besarnya belum tersentuh," ujar Bambang kepada Kompas.com Senin (22/8/2022).

Ia pun menduga, tidak menutup kemungkinan adanya petinggi Polri lain yang terlibat dalam kasus perjudian. Menurut dia, pelaku judi yang saat ini ditangkap hanya sekadar operator dan pengecernya saja,

"Dugaan itu sangat kuat, karena kenapa judi ini baru digerebek sekarang, kenapa tidak dilakukan dari dulu? Padahal 15 tahun yang lalu ketika Kapolri Jenderal Sutanto, operasi besar-besaran judi ini betul-betul bisa menekan," kata dia.

"Tetapi kenapa setelah sekian lama, upaya pemberantasan judi ini menjadi marak setelah viral terkait bagan Konsorsium 303 Sambo (yang beredar di medsos) itu kan," ujar Bambang.

Polisi harus bisa memberi bukti

Kasus pembunuhan Brigadir J yang menjerat Ferdy Sambo sebagai tersangka hingga saat ini dinilai sejumlah orang masih belum terungkap secara terang, terutama terkait motif. Hal ini menimbulkan beragam asumsi di masyarakat.

Di media sosial pun bertebaran isu liar, sampai dengan berita hoaks terkait kasus yang melibatkan Ferdy Sambo tersebut.

Sebagai pengamat kepolisian, Bambang menilai harusnya Polri bisa menyajikan bukti secara tuntas terkait kasus pembunuhan Brigadir J untuk menangkal berita liar maupun hoaks.

"Saya melihat motif apa pun dari Sambo itu tidak penting, yang penting adalah tindakan nyata dari kepolisian dari isu-isu yang beredar. Misalnya, Konsorsium 303, ya buktikan saja ada keterlibatan atau tidak. Sampaikan kepada masyarakat dengan bukti-bukti," kata Bambang.

Dia mengatakan, seharusnya kepolisian bisa menyampaikan bukti-bukti secara gamblang kepada masyarakat terkait pembunuhan Brigadir J maupun isu Konsorsium 303.

Mengingat, kepolisian menjadi lembaga yang diberikan kewenangan sangat besar, mulai penyelidikan dan penyidikan.

"Yang bisa membuktikan itu kan kepolisian sendiri kan. Jawab hoaks-hoaks itu dengan bukti-bukti. Kalau selama ini kan sering muncul hoaks bahwa Brigadir J itu disiksa di Magelang kemudian dibunuh di luar Duren Tiga, tapi kan akhirnya terbantahkan dengan bukti-bukti yang disajikan," tuturnya.

Penguatan lembaga pengawas

Kasus pembunuhan dan isu tentang Konsorsium 303 Ferdy Sambo memberikan asumsi terkait lemahnya pengawasan terhadap Polri. Sehingga, diperlukan lembaga yang kuat supaya petinggi maupun anggota Polri tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. 

Momen kasus Ferdy Sambo pun dinilai menjadi waktu yang tepat untuk bersih-bersih dan memperkuat institusi Polri. 

"Kalau kita melihat, selama ini pengawasan oleh internal saja. Sementara pengawasan eksternal tidak terlalu kuat. Lembaga pengawas yang dibentuk seperti Kompolnas juga tidak memiliki kewenangan yang besar untuk melakukan kontrol yang kuat bagi kepolisian," ucap Bambang.

"Sementara Komisi III DPR RI juga tidak bengitu efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan kepada kepolisian," tuturnya.

Dalam pandangan Bambang, di tubuh lembaga pengawasan eksternal Polri seperti halnya Kompolnas perlu dilakukan perombakan. Sehingga, perlu adanya political will dari pemerintah terutama presiden untuk memperkuat lembaga eksternal tersebut.

"Kalau tidak ada penguatan lembaga kontrol dan komposisi Kompolnas misalnya masih seperti ini, dan tidak ada perombakan ya momentum untuk bersih-bersih kepolisian akan hilang lagi.  Karena tidak membentuk sistem kontrol yang lebih bagus," kata Bambang.