CEK FAKTA: Mahfud Sebut Banyak Suami Korupsi karena Tuntutan Istri

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyebutkan bahwa banyak kasus korupsi terjadi karena tuntutan istri kepada suami.

Pernyataan ini disampaikan Mahfud dalam Halakah Kebangsaan dan Pelantikan Majelis Dzikir Al Wasilah, di Asrama Haji Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (17/12/2023).

Menurut Mahfud, banyak suami menjadi koruptor karena tuntutan belanja sang istri lebih besar dari gaji.

Ia mengatakan, perempuan adalah tiang negara. Maka, suatu negara akan baik jika para perempuannya berlaku baik.

"Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus ke dalam kejahatan karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor-koruptor itu yang sekarang masuk penjara karena tuntutan istrinya," kata Mahfud, dikutip dari video di kanal Youtube Kumparan, diunggah pada 18 Desember 2023.

"Gajinya cuma Rp 20 juta, belanjanya Rp 50 juta. Gajinya Rp 2 juta, belanjanya Rp 5 juta. Yang dituntut dari suaminya. Suami enggak punya kerjaan lain, terpaksa ngutip sini, ngutip sana. Itu karena ibu-ibunya," tutur dia.

Bagaimana faktanya?

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Januari Pratama Nurratri Trisnaningtyas mengatakan, pernyataan Mahfud seperti dua sisi mata uang.

Ia berpandangan, pernyataan Mahfud menyiratkan pemikiran sebagian besar masyarakat bahwa perempuan memiliki peran di belakang laki-laki. Ini sejalan dengan konsep ibuisme negara di masa Orde Baru.

"Apalagi kemudian mengaitkan korupsi dengan faktor kebutuhan rumah tangga yang datang hanya dari perempuan, seolah memunculkan citra perempuan yang tidak berdikari dan bergantung sepenuhnya pada laki-laki," kata Januari.

Januari menuturkan, penyebab korupsi bukan hanya faktor tekanan ekonomi. Dikutip dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyebab korupsi juga karena kesempatan dan rasionalisasi.

Adapun potensi korupsi tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan. Riset dengan topik ini pernah dibahas dalam jurnal Kafa'ah, volume 8 nomor 1 tahun 2018. 

Ada banyak kasus di mana perempuan terjerat korupsi, terutama pemegang jabatan tinggi. Contohnya, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Angelina Sondakh.

Dilansir Kompas.com, Angelina terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang.

Ada pula mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang terlibat kasus suap Pilkada Lebak dan kasus pengadaan alat kesehatan.

Kemudian, mantan anggota Komisi VII DPR, Dewie Yasin Limpo, yang dipenjara karena menerima suap sebesar 177.700 dollar Singapura terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.

Jumlah terpidana korupsi perempuan memang tidak sebanyak laki-laki. Ini terjadi karena ketimpangan gender dalam partisipasi politik.

Perempuan memang memiliki peran dalam pembangunan nasional, tetapi tidak serta-merta berkaitan langsung dengan kasus korupsi di suatu negara.

"Keterlibatan perempuan dalam pembangunan SDM, percepatan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan sangat diperlukan," kata Januari.

Organisasi Buruh Internasional atau ILO mencatat, perempuan merupakan tonggak perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena sebagian besar memiliki peran pengasuhan.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 53,34 persen pada 2021 dan 53,41 persen pada 2022.

Ini perlu diartikan bahwa perempuan memiliki peran setara dengan laki-laki, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi.

Pendapat lain disampaikan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kanti Pertiwi. Ia menilai, pernyataan Mahfud dikategorikan sebagai bias gender.

"Perlu dipahami bahwa korupsi adalah sebuah fenomena yang sangat kompleks. Tidak sesederhana menyebut bahwa perempuan harus mengingatkan laki-laki agar berbuat yang benar. Ini menjadi beban tersendiri buat perempuan," kata Kanti.

Kanti pernah melakukan riset bersama kolega dari Universitas Surabaya, yang mengkaji lebih dari 500 artikel soal potret perempuan dan korupsi Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan, pemberitaan korupsi kerap menggambarkan perempuan sebagai sosok yang materialistis.

Perempuan digambarkan sebagai pendamping suami, pengasuh anak, dan bertanggung jawab di ranah domestik.

Berdasarkan pemberitaan yang dikaji, apabila politikus laki-laki tersandung kasus korupsi, yang disorot yakni penggunaan uang korupsi.

Istri dipotret sebagai penyebab suami melakukan korupsi, penerima uang hasil korupsi, dan penggoda suami agar korupsi. Sedangkan, lingkungan sosial dan peran institusi juga dapat menjadi penyebab.

"Itu merupakan egoisme negara yang gencar dipromosikan selama Orde Baru, dan ternyata sampai sekarang masih berlanjut," kata Kanti.

Penjelasan Mahfud

Saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023), Mahfud mengatakan, tidak pernah menyinggung secara langsung bahwa perempuan menjadi penyebab korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu justru menyebut pentingnya peran seorang ibu untuk kemajuan bangsa.

"Saya katakan supaya ibu-ibu melanjutkan peran sebagai ibu karena surga itu di telapak kaki ibu, sepak terjang ibu-ibu inilah yang menentukan," ujar Mahfud.

Kemudian, ia mengingatkan agar jangan sampai terjadi seperti beberapa kasus korupsi, seorang laki-laki terjerumus karena istrinya menuntut bermacam-macam hal.

"Saudara kan habis menyebut beberapa pejabat yang bersama istrinya masuk ke penjara, sekarang ini masih bisa disebut, dan itu kasuistik," kata Mahfud.

Secara umum, Mahfud mengatakan, kaum ibu di Indonesia adalah orang-orang yang baik, sebagian besar justru melahirkan orang-orang hebat.

"Kalau saya mau dianggap hebat, saya lahir dari ibu yang hebat," ujar Mahfud.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).