CEK FAKTA: Muhaimin Sebut Utang Lebih Baik untuk Beli Alat Pertanian ketimbang Alutsista

KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, mempertanyakan pertimbangan pemerintah berutang triliunan rupiah untuk membeli alat utama sistem senjata (alutsista), sedangkan negara tidak dalam kondisi perang.

Menurut Muhaimin, lebih baik utang digunakan untuk membeli alat pertanian.

"Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian," kata Muhaimin saat bertemu petani di area sawah kawasan Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com, 3 Januari 2024.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan anggaran sektor pertahanan sekitar 5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 77,3 triliun.

Dana kenaikan itu bersumber dari pinjaman luar negeri. Semula, anggaran pertahanan untuk periode 2020-2024 sebesar 20,75 miliar dollar AS.

Dengan perubahan ini, sektor pertahanan kini mendapat alokasi anggaran mencapai 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 386 triliun dengan kurs Rp 15.589.

Adapun kesepakatan penambahan anggaran pertahanan diambil saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 28 November 2023.

Bagaimana faktanya?

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rahadian Diffaul Baraq Suwartono, pembelian alutsista dan alat pertanian tidak bisa dibandingkan.

Ia mengatakan, frasa "lebih baik" terlalu subyektif karena alokasi belanja pertahanan dan pertanian merupakan kewenangan penyusun anggaran negara, yakni presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penggunaan utang luar negeri untuk belanja negara, termasuk pembelian alutsista, juga sudah lama dilakukan Indonesia. Praktik ini lumrah di banyak negara.

Rahadian mengatakan, pernyataan "kita enggak perang" yang digunakan Muhaimin untuk menyerang kebijkakan pembelian alutsista sudah banyak mendapatkan kritik.

Salah satunya, karena diskursus studi keamanan mengenal adagium Si Vis Pacem Parabellum yang berarti "Jika menginginkan perdamaian harus siap dengan perang".

"Sehingga, pemutakhiran persenjataan itu niscaya dan harus dipersiapkan, meskipun tidak di masa perang," kata Rahadian.

Di sisi lain, kata Rahadian, pernyataan Muhaimin dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, pernyataan Muhaimin terlalu politis mengingat lokasi di mana pernyataan itu disampaikan.

Kedua, bisa saja utang untuk membeli alat pertanian "lebih baik", karena keuntungan dari pertanian bisa menambah devisa negara untuk pelunasan utang. Sedangkan, dalam pembelian alutsista mustahil ada sirkulasi keuangan yang menghasilkan laba.

"Tapi keduanya opini sifatnya, karena belum tentu bagaimana arah kebijakan politik yang akan diambil oleh Gus Imin," ujar Rahadian.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Binus University, Tangguh Chairil mengatakan, pernyataan Muhaimin tersebut menunjukkan adanya mindset "Guns vs Butter".

"Ini istilah terkait alokasi anggaran pemerintah. 'Guns' artinya anggaran untuk militer atau pertahanan, 'Butter' merujuk pada anggaran untuk kesejahteraan sosial," kata Tangguh.

Menurut Tangguh, pola pikir tersebut menganggap anggaran untuk pertahanan itu zero-sum (harus ada yang menang dan kalah) dengan anggaran untuk kesejahteraan sosial.

Sehingga, mereka yang menggunakan pola pikir itu menganggap ketika anggaran kesejahteraan sosial bisa ditingkatkan, maka anggaran pertahanan harus diturunkan.

"Pertanyaannya, apakah anggaran pertahanan dan kesejahteraan sosial itu selalu zero-sum atau trade-off (harus ada keuntungannya)? Belum tentu," ujar dia.

Tangguh menyebutkan, kajian ekonomi pertahanan terhadap berbagai studi kasus menunjukkan hasil berbeda-beda.

Terdapat kasus ketika anggaran pertahanan justru berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial.

Sehingga, menurut Tangguh, anggaran pertahanan belum tentu zero-sum atau trade-off dengan anggaran untuk kesejahteraan sosial.

Ketika hubungan anggaran pertahanan dengan kesejahteraan sosial terjalin positif, istilah "Guns vs Butter" berubah menjadi "Guns and Butter", yaitu menggunakan anggaran pertahanan untuk merangsang dampak perekonomian.

Menurut Tangguh, pola pikir "Guns and Butter" ini yang sudah mulai diusahakan pemerintah Indonesia melalui istilah "investasi pertahanan".

Ia menambahkan, pernyataan Muhaimin yang menafikan kebutuhan alat perang karena "kita enggak perang" perlu dikritik.

"Memang sekarang kita berada dalam masa damai (tidak perang), tetapi dalam perencanaan pertahanan justru kita harus membangun sistem pertahanan sejak masa damai. Jangan ketika perang baru membeli persenjataan, itu jadinya sangat terlambat," kata Tangguh.

Ia menyebutkan, sudah terdapat beberapa potensi ancaman yang membuat pembangunan pertahanan Indonesia semakin mendesak, seperti sengketa Laut China Selatan (LCS), ketegangan China-Taiwan dan China-Amerika Serikat (AS).

Meski Indonesia berada dalam posisi non-claimant di sengketa LCS, namun secara de facto, wilayah Indonesia di Natuna masuk dalam klaim wilayah oleh China.

Sehingga, Indonesia perlu meningkatkan kekuatan persenjataan untuk mempertahankan Natuna, tidak bisa hanya melalui diplomasi saja.

"Sementara itu, kalau hubungan China-Taiwan dan China-AS di kawasan semakin memanas hingga berpotensi tereskalasi jadi konflik. Skenario konflik yang akan terjadi sangat mungkin membawa pengaruh ke wilayah Indonesia," ujar Tangguh.

***

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).