Utang RI Tembus Rp6.700 Triliun, Sri Mulyani: Pasti Kita Bisa Bayar

KOMPAS.com - Utang Indonesia kini mencapai Rp6.713,24 triliun. Jumlah tersebut naik signifikan jika dibandingkan dengan total utang Indonesia pada Oktober 2021 lalu yakni sebesar Rp6.687,28 triliun.

Rasio utang Indonesia terhadap PDB mencapai 39,84 persen pada November 2021, sedangkan bulan sebelumnya sebesar 39,69 persen.

Meski begitu, sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Kamis (6/1/2022), Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah bisa membayar utang Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan mampu membayar utang hingga kembali di level yang aman jika hasil belanja infrastruktur dan belanja untuk SDM berkualitas dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Sebagian utang nanti kita bayar lagi, kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh, pasti bisa bayar lagi utangnya," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Utang Negara Era Jokowi Tembus Rp 6.711 Triliun, Sri Mulyani: Kaitannya Krisis Moneter 1998

"Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar, Insya Allah kembali dengan aman," imbuhnya.

Menurut Sri Mulyani, naiknya rasio utang Indonesia juga harus dilihat dari realisasi belanja produktif pemerintah.

Menkeu mengungkapkan, utang Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk bansos.

"Utang negara sudah (tembus) 6.000 (triliun), apakah sudah aman? Tidak pernah dilihat neraca seluruhnya, ada pendapatan, belanja operasional yang dinikmati masyarakat, bansos, subsidi belanja barang, gaji ASN pusat dan daerah, serta tunjangan," ungkapnya.

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga telah menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Pembicaraannya dengan Jeff Bezos saat Hadiri COP26

Pemerintah pun telah memberikan dana operasional untuk Babinsa atau Babinkamtibnas serta TNI dan Polri untuk membantu melancarkan PPKM dan vaksinasi Covid-19 hingga level desa.

Selain dari penarikan utang, seluruh belanja negara juga dibiayai dari pendapatan, yakni pajak, bea cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Makanya, ini perlu kita (beri) pahamkan dan terus jelaskan ke publik. Jadi rakyat kalau bertanya, "kenapa saya bayar pajak?" Dia tahu, sebab kita urusin Indonesia bersama-sama," tegasnya.

Sri Mulyani membeberkan, total belanja negara sepanjang tahun 2021 mencapai Rp2.786,8 triliun.

Realisasinya meningkat 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year). Jumlah tersebut setara dengan 101,3 persen dari target Rp2.750 triliun.

Baca juga: Penjelasan Stafsus Sri Mulyani soal Utang Tersembunyi ke China Rp 245,3 T

Dia merinci, sekira Rp400 triliun dianggarkan untuk gaji di pemerintah pusat, Rp770 triliun untuk transfer ke daerah, Rp380 triliun untuk subsidi dan bansos, dan Rp200 triliun untuk bansos lainnya.

"Itu uang operasi habis. Kalau gaji, ya habis diterima karyawan, diterima ASN, PNS, prajurit, termasuk rektor. Kalau jadi bansos, diberikan ke masyarakat. Kalau jadi subsidi, dinikmati masyarakat," pungkasnya.

(Penulis: Fika Nurul Ulya | Editor: Akhdi Martin Pratama)

Sumber: KOMPAS.com