Penjelasan Stafsus Sri Mulyani soal Utang Tersembunyi ke China Rp 245,3 T

KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo memberi penjelasan terkait utang tersembunyi Indonesia kepada China sebesar 17,28 miliar dollar AS atau setara Rp 245,3 triliun (kurs Rp 14.200/dollar AS).

Utang tersebut tercantum dalam hasil penelitian AidData, lembaga riset internasional melalui laporan "Banking on the Belt and Road: Insight from a new global dataset of 13.427 Chinese Development Projects.

Yustinus mengaku bahwa Indonesia memiliki utang tersebunyi alias hidden debt. Namun hal itu bukan berarti bahwa pemerintah tidak melaporkan utang.

Baca juga: Indonesia Punya Utang Tersembunyi ke China? Ini Kata Stafsus Sri Mulyani

Menurutnya, hidden debt adalah utang nonpemerintah. Namun jika terjadi wanprestasi, maka pemerintah akan terkena "getahnya".

"Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi," kata Yustinus dalam akun Twitternya, @prastow, Jumat (15/10/2021).

Ia menjelaskan, utang tersebut dihasilkan melalui skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV) maupun perusahaan patungan dan swasta.

Karena utang B-to-B, maka itu tidak tercatat sebagai utang pemerintah. Utang pun bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah.

Maka, kata dia, utang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan usaha yang meminjam.

"Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Meski demikian, tata kelola kita kredibel dan akuntabel soal ini," ungkap Yustinus.

Dia mengungkapkan, penarikan utang luar negeri (ULN) yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan usaha selalu tercatat dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Semua data statistik ini dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan data SULNI per akhir Juli 2021, total ULN Indonesia dari China sebesar 21,12 miliar dollar AS.

Utang tersebut terdiri dari utang yang dikelola Pemerintah sebesar 1,66 miliar dollar AS atau 0,8 persen dari total ULN pemerintah, serta utang BUMN dan swasta dengan total mencapai 19,46 miliar dollar AS.

SULNI kata Yustinus, disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan. Jelas dan transparan.

"Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik. Tak ada yang disembunyikan atau sembunyi-sembunyi," tukas Yustinus.

Bukan beban pemerintah 

Lebih lanjut dia menyatakan, utang BUMN yang dijamin pemerintah dianggap sebagai kewajiban kontinjensi Pemerintah.