Ketua GP Ansor: Jokowi Tahu Mana Menteri yang Bisa Kerja, Mana yang Tidak

KOMPAS.com - Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju dituding terlibat dalam bisnis penjualan tes polymerase chain reaction (PCR).

Kedua menteri yang dimaksud yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Sebagaimana diberitakan KOMPAS.com pada Sabtu (6/11/2021), Luhut dan Erick dikaitkan dengan kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI).

PT GSI adalah salah satu perusahaan besar yang berbisnis dalam bidang penyediaan tes PCR dan antigen.

PT GSI didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak di dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah pengusaha kelas atas disebut ikut mendirikan perusahaan tersebut.

Baca juga: Selain Dugaan Bisnis Tes PCR, Ada Banyak Bisnis Lain Terkait Luhut

Respons masyarakat

Dugaan keterlibatan Luhut dan Erick dalam pusaran bisnis tes PCR pun menuai pro-kontra di tengah publik.

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Erick ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.

Tak hanya itu, sebagian masyarakat pun menumpahkan kekecewaannya melalui media sosial terhadap para pejabat negara yang diduga ikut berbisnis tes PCR.

Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Rahmat Hidayat Pulungan mencoba melihat dari sudut pandang yang lain.

Menurut Rahmat, pemerintah telah bekerja keras dalam mengatasi pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir, terutama dalam mengatasi krisis ketersediaan PCR.

Bahkan, Rahmat mengatakan, Presiden Jokowi menegur keras menteri yang kinerjanya lamban dan tak serius dalam menangani pandemi Covid 19 di Tanah Air.

Baca juga: Dituding Bisnis Tes PCR, Luhut: Keuntungan untuk Masyarakat Tak Mampu

"Seharusnya kinerja seperti itu mendapatkan apresiasi, bukan malah 'digebukin' dengan framing pemberitaan," ujar Rahmat.

Rahmat menambahkan, para menteri dengan latar belakang pengusaha tersebut justru menggerakkan jejaring bisnisnya untuk membantu pemerintah.

"Jadi framing yang dibangun di media sosial tentang para menteri terlibat bisnis PCR melalui jaringan bisnisnya ya salah," kata Rahmat kepada Kompas.com melalui sambungan WhatsApp, Kamis (4/11/2021).

"Fakta historisnya malah mereka yang terlibat membantu negara saat awal krisis covid," imbuhnya.