Jokowi Luapkan Uneg-unegnya, Sebut Birokrasi Pertamina dan PLN Terlalu Rumit

KOMPAS.com - Di hadapan para direksi dan komisaris Pertamina dan PLN, Presiden Jokowi meluapkan semua uneg-unegnya dalam pemberian pengarahan di Istana Negara, Sabtu (20/11/2021).

Jokowi awalnya menyinggung bahwa banyak investasi yang ingin masuk ke dua perusahaan milik negara tersebut. Namun, ia heran mengenai birokrasi perusahaan yang terlalu rumit.

"Saya ini orang lapangan ya. Saya kadang-kadang ingin marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi kok sulit dilakukan, kok sulit? Nggak jalan-jalan," ujar Jokowi sebagaimana dipantau dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Jokowi juga mengingatkan mengenai profesionalisme yang seharusnya dijalani PLN dan Pertamina.

"Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang bapak ibu miliki," sambungnya.

Jangan bersembunyi di balik penugasan

Baca juga: Jokowi Sebut Pernah Bentak Dirut Pertamina, Kenapa?

Jokowi pun meminta agar kedua perusahaan itu tidak bersembunyi di balik penugasan.

"Jangan, sekali lagi jangan numpangi, jangan bersembunyi atas nama penugasan sehingga tata kelolanya tidak efisien, procurement-nya tidak benar, ini yang harus dihindari dengan namanya penugasan itu," jelas Jokowi.

Kepala negara mengingatkan, setiap penugasan harus dihitung konsekuensinya oleh Pertamina dan PLN. Misalnya, bagi PLN untuk besaran tarif seperti apa.

Lalu bagi Pertamina terutama untuk premium dan LPG seperti apa harganya harus disampaikan secara transparan.

"Blak-blakan dengan angka-angka, dengan kalkulasi, dengan hitungan. Tapi yang logis. Karena penugasan terus wah mikirnya tidak dicek, enggak dikontrol," lanjutnya.

"Itu nanti kalau mau ke sekuritisasi akan ketahuan harganya kemahalan, harganya sulit untuk disekuritisasi. Karena apa? Ya itu mentang-mentang ada penugasan terus numpang. Harus kita hindari. Kalau kebangetan ya akan saya lakukan tindakan," tegas Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, keputusan investasi boleh dilakukan oleh perusahaan. Namun, pemerintah juga memiliki strategi besar untuk negara.

Sehingga, menurutnya, penting antara profesionalisme dan kepentingan negara dapat berjalan beriringan.

Baca juga: Singgung Profesionalisme di PLN dan Pertamina, Jokowi: Saya Kadang-kadang Ingin Marah..

"Kelemahan BUMN itu, kalau sudah ada penugasan itu menjadi tidak profesional. Titik lemahnya ada di situ sehingga profesionalismenya menjadi hilang," katanya.

(Sumber: Kompas.com Penulis Dian Erika Nugraheny | Editor Diamanty Meiliana)