Alasan Partai Buruh Belum Deklarasi Dukung Capres-Cawapres

KOMPAS.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Diketahui, pilpres kali ini diikuti oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Partai politik pun ambil bagian menjadi partai pengusung atau pendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Meski begitu, Partai Buruh belum mendeklarasikan dukungannya kepada salah satu pasangan hingga saat ini.

Baca juga: Kapan Masa Tenang Pemilu 2024 Dimulai?

Alasan Partai Buruh belum deklarasikan dukungan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan sejumlah alasan mengapa partainya belum mendeklarasikan dukungan kepada capres-cawapres untuk Pilpres 2024.

Said menekankan, hingga saat ini pihaknya lebih memilih untuk fokus kepada pencalonan calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Buruh agar bisa masuk ke dalam parlemen pada Pemilu 2024.

“Partai Buruh adalah partai kelas. Kami fokus masuk ke parlemen dengan elektabilitas kami yang sebesar 4,778 persen dan mendapatkan kursi di DPR,” tutur dia, dikutip dari Antara, Kamis (8/2/2024).

Berikut sejumlah alasan Partai Buruh belum deklarasikan dukungan:

Baca juga: Simak, Cara Mencoblos yang Benar di Pemilu 2024 agar Suara Sah

1. Tak ada yang berani buat kontrak politik untuk cabut Omnibus Law

Said mengatakan, tidak ada satupun paslon yang berani membuat kontrak politik dengan Partai Buruh untuk mencabut Omnibus Law.

“Pertama, survei internal Partai Buruh menunjukkan (Pilpres 2024 berlangsung) dua putaran. Karena dua putaran, kami mengajukan alasan kedua, adakah yang mau kontrak politik dengan Partai Buruh? Cabut Omnibus Law, bukan retorika,” ujar dia.

Menurutnya, apabila hanya retorika atau janji semata mengenai pencabutan Omnibus Law, itu sudah diketahui oleh dirinya.

Sehingga, ia menginginkan adanya kontrak politik secara tertulis dan diumumkan secara terbuka untuk melakukan pencabutan Omnibus Law.

2. Tak ada yang mendukung tuntutan kenaikan upah buruh

Hingga saat ini, ia mengaku tak ada satupun paslon capres-cawapres yang berani mendukung tuntutan Partai Buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh.

Hal ini diketahui saat Partai Buruh memperjuangkan kenaikan upah sebesar 15 persen.

Saat itu disebutkan, tak ada paslon capres-cawapres yang memberikan dukungan terhadap Partai Buruh.

“Ketika kami memblokade jalan-jalan, jutaan orang turun pada 30 November (2023), tidak satupun capres yang memperjuangkan Partai Buruh,” ucap Said Iqbal.

Baca juga: 5 Warna Surat Suara Pemilu 2024 yang Perlu Diketahui

Target Partai Buruh pada Pemilu 2024

KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan orasi saat May Day Fiesta dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Istora Senayan Jakarta, Senin (1/5/2023). Ribuan buruh turun ke jalan menyampaikan aspirasinya.

Adapun target Partai Buruh dalam Pemilu 2024 di antaranya:

• Lolos Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) sebesar 4- 5,2 persen atau sekitar 5,6 juta–7 juta orang memilih Partai Buruh
• Mendapatkan 15-20 Kursi di DPR RI
• Memenangkan 5-10 orang buruh menjadi bupati/walikota atau wakil bupati/wakil walikota di 5-10 kabupaten/kota
• Mendapatkan 5-10 persen dari total jumlah kursi di masing-masing DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Baca juga: Selalu Populer Menjelang Pemilu, Apa Itu Golput?