Media Asing Soroti Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Dukungan Presiden Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden dan menteri bisa kampanye dan memihak di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendapatkan sorotan.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Rabu (24/1/2024).

Menurut Jokowi, presiden serta menteri boleh berkampanye dan memihak kepada pasangan calon (paslon) tertentu di Pilpres 2024. Ini karena mereka punya hak demokrasi dan politik.

Meski Jokowi tidak terang-terangan menyatakan keberpihakannya, namun pernyataannya mendapatkan sorotan publik. 

Tak hanya di Indonesia, sejumlah media asing juga membahas netralitas Jokowi sebagai presiden Indonesia di Pilpres 2024.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Bagaimana Sikap Presiden Terdahulu?

Media sosial bahas netralitas Jokowi

Berikut beberapa hal yang mendapatkan sorotan dari media asing terkait netralitas Jokowi di Pilpres 2024.

1. Mendata pejabat yang diduga tidak netral

Asia News Network (ANN) memberitakan Jokowi dengan judul Indonesia’s Executive Branch Impartiality in Question After Apparent Endorsements of 2024 Candidates.

Media asal Singapura itu menyebut Jokowi dan anggota kabinetnya bertindak bertentangan dengan netralitas dalam Pemilu 2024. Ini karena mereka secara terbuka menunjukkan dukungan ke paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Media ini bahkan mendata pejabat Indonesia yang tampak tidak netral serta tindakannya.

Disebutkan bahwa Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni mengunggah foto terkait Prabowo-Gibran di media sosial, dan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Paiman Raharjo menjadi tuan rumah pertemuan relawan kampanye paslon yang sama.

Sementara Jokowi, mengaku punya akses ke informasi internal setiap partai politik dan dituduh mendirikan dinasti politik.

Tindakan tersebut dikatakan bertentangan dengan pernyataan Jokowi bahwa ia berkomitmen netral dan menjaga integritas aparatur negara.

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Ini Kata KPU

2. Kontroversi presiden boleh kampanye

Gutzy Asia membahas Jokowi dalam berita Jokowi Sparks Controversy by Asserting Right to Campaign for Candidates.

Media Taiwan ini menyebut pernyataan Jokowi mengenai haknya berkampanye dan mendukung kandidat Pilpres selama tidak menggunakan fasilitas negara sebagai hal yang kontroversial.