Strategi Membangun Angkutan Umum Massal Perkotaan

DALAM rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju pada 2 November 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya angkutan massal perkotaan, terutama di kota-kota besar, sehingga perlu diintesifkan pengembangannya.

Presiden juga menekankan agar pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) memberikan dukungan bagi angkutan massal yang dibangun pemerintah pusat dengan membangun transportasi pengumpan (feeder) yang dapat membantu masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Sistem angkutan massal ini contohnya adalah KRL commuter line dan LRT Jabodebek untuk wilayah megaurban Jabodetabek, dan MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan BRT (busway) TransJakarta untuk wilayah Ibu Kota. Baik LRT Jabodetabek, MRT Jakarta, maupun LRT Jakarta sedang dalam tahap pengembangan untuk memperluas cakupan layanannya.

Baca juga: Pemerintah Akui Perlunya Restrukturisasi Angkutan Perkotaan

Namun, pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan di Jakarta dan sekitarnya, dapat dijadikan sebagai (salah satu) referensi bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia, termasuk dalam hal integrasi dan interkoneksi antarmoda.

Sejumlah kota besar seperti Bandung, Surabaya, dan Medan tengah menyusun kajian sistem transportasi publik perkotaan sebagai bagian dari perencanaan dan desain untuk pembangunan dan operasionalisasinya.

Modal Share Transportasi Publik

Secara umum ketersediaan layanan transportasi publik perkotaan di kota-kota besar di Indonesia masih terbatas. Untuk wilayah Jakarta saja modal share transportasi publik hanya 20 persen, sedangkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi rata-rata 8 persen per tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan lainnya modal share transportasi publik tidak lebih baik atau lebih buruk dibanding Jakarta. Akibatnya, kota-kota besar di Indonesia memiliki tingkat kemacetan yang tergolong tinggi. Jakarta misalnya, tahun 2019 menempati urutan ke 10 kota termacet di dunia.

Implikasi dari tingginya tingkat kemacetan adalah besarnya biaya sosial akibat energi yang terbuang percuma. Angka kerugian sosial ini ditaksir sekitar Rp 100 triliun/tahun.

Bukan itu saja, kemacetan parah juga berarti tingginya emisi gas rumah kaca yang sebenarnya dapat dicegah jika semua kota-kota besar memiliki sistem transportasi massal berkualitas.

Dengan demikian diperlukan strategi yang efektif guna mendorong lebih jauh modal shift dari kendaraan pribadi ke transportasi publik yang simultan dengan upaya elektifikasi transportasi.

Akan tetapi kita menyadari bahwa tanpa ketersediaan sistem transportasi publik berkualitas, setidaknya yang aman dan nyaman dengan interkoneksi yang baik, sulit untuk mendorong para pelaju (commuter) berkendaraan pribadi beralih ke transportasi publik, sehingga lebih memilih bermacet-macet di jalanan.

Istilahnya, strategi stick and carrot, yang pada satu sisi men-disinsentif penggunaan mobil pribadi sebagai strategi stick, seperti pemberlakuan ganjil-genap, ERP (electronic road pricing), tarif parkir progresif, dan lainnya. Pada sisi lain menyediakan insentif untuk beralih ke transportasi publik, sebagai strategi carrot, seperti penyediaan subsidi tarif dan kualitas layanan yang baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan program-program dukungan untuk memfasilitasi mobilitas perkotaan. Salah satunya adalah program ‘Teman Bus’ (Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman, dan Nyaman) berskema Buy the Service (BTS) yang kini mencakup 10 kota plus satu kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Melalui skema BTS tersebut, pemerintah membeli layanan dari para operator bus, yakni dengan menyubsidi sebesar 100 persen biaya operasional kendaraan. Skema ini disertai dengan standar pelayanan minimal yang ditentukan.

Baca juga: Kemenhub Targetkan Seluruh Angkutan Umum Berbasis Listrik pada 2045

Beleid yang melandasi program ini adalah UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Permenhub Nomor 2/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9/2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan.