Mendorong Penggunaan Angkutan Umum

HARIAN Kompas pada 17 Januari 2023 menurunkan laporan berjudul “Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM”. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah berdampak pada naiknya angka kemiskinan.

Dalam menyiasati kenaikan harga BBM, Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan para pemangku kepentingan agar semakin aktif membenahi angkutan umum.

Penggunaan angkutan umum untuk moblitas warga dilihat sebagai salah satu jalan keluar dalam menghadapi kenaikan harga BBM. Karena itu, Kemenhub terus mengupayakan penggunaan angkutan umum secara luas.

Saat ini konsumen BBM didominasi kendaraan pribadi, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Angkanya mencapai 97 persen. Penyebabnya adalah dominasi pergerakan masyarakat yang masih dilayani kendaraan pribadi, terutama di kawasan perkotaan.

Bus Rapid Transit

Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan angkutan umum di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia melalui pengembangan bus rapid transit (BRT), dengan skema buy the service (BTS). Skema BTS hadir dengan tujuan memberikan stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Hingga saat ini, upaya membangun angkutan umum perkotaan masih terus dilakukan Ditjen Perhubungan Darat. Pemantapan program yang sudah berjalan dan pengembangannya akan terus dilakukan. Secara simultan juga akan dilakukan evaluasi menyeluruh untuk semakin menyempurnakan keberadaan angkutan umum di Indonesia.

Ke depan, Kemenhub, melalui Ditjen Hubdat, akan melakukan berbagai hal untuk menekan konsumsi BBM. Salah satunya adalah melakukan pendampingan pada kota-kota yang sudah mengembangkan angkutan umum sehingga kota-kota tersebut bisa menemukan cara untuk mengoptimalkan pelayanannya, yang ditunjukkan dengan meningkatnya daya angkut dan jumlah penumpang.

Usaha lainnya yaitu mendorong serta memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk duduk bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar dapat menemukan langkah bersama dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat, termasuk penataan kembali jaringan trayek sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan umum.

Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha jasa angkutan, dalam hal ini Organda yang tersebar di setiap daerah, menjadi tantangan utama agar pengembangan angkutan umum perkotaan dapat cepat terlaksana.

Kolaborasi perlu terus ditingkatkan, guna mewujudkan angkutan umum perkotaan yang aman, nyaman, dan terjangkau sebagai diamanahkan UU 22 tahun 2009. Kolaborasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan Organda menjadi keharusan agar tercipta kesepahaman, sehingga semua unsur memiliki kemampuan dan kemauan bersama dalam membangun angkutan umum perkotaan, baik dari sisi pembiayaan, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan.

Dalam beberapa tahun terakhir Ditjen Hubdat mempromosikan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum yang merupakan ajakan untuk mengajak masyarakat menggunakan angkutan umum. Salah satu caranya melalui program “public transport day” bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah untuk menggunakan angkutan umum.

Ditjen Hubdat juga secara konsisten dan berkesinambungan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena topografi dan kondisi geografis, yang diwujudkan melalui program angkutan perintis. Tak kurang dari 336 trayek angkutan jalan perintis dan 6 lintasan subsidi perintis angkutan barang yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Program angkutan perintis itu sebagai bukti bahwa pemerintah hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan menumbuhkan roda perekonomian di masyarakat. Untuk mendukung kelangsungan layanan ini, hadir angkutan barang perintis melalui jalur darat yang melayani perpindahan barang dari dan ke angkutan laut perintis, angkutan penyeberangan perintis, angkutan udara perintis, dan/atau pusat distribusi logistik.

Pelayanan subsidi angkutan barang perintis hadir di lima wilayah yaitu di Aceh, Natuna, Tanjung Selor, Merauke (2 lintasan), dan Mimika.

Tahun 2022 subsidi anggaran angkutan barang perintis sebanyak Rp 15 miliar. Melalui kehadiran subsidi angkutan barang perintis diharapkan akan dapat mengurangi disparitas harga antar wilayah di Indonesia sehingga tetap menjaga kestabilan harga bahan-bahan pokok.

Guna mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19, Ditjen Hubdat juga memberikan pelayanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang sering dikenal dengan 10 Bali Baru. Perlahan tapi pasti sektor pariwisata mulai tumbuh kembali dengan layanan tersebut dan roda perekonomian mulai bangkit kembali.

Pelayanan angkutan umum baik di wilayah perkotaan, kawasan Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP), dan kawasan pariwisata nasional telah menjalankan fungsinya sebagai promoting sector dan servicing sector serta mampu menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat sekaligus sebagai langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan di berbagai daerah.