Kemenag Rilis Pedoman Resmi Ibadah Ramadhan 2022, Ini Aturannya

KOMPAS.com - Umat Islam akan menjalankan ibadah di bulan Ramadhan sebentar lagi. Ini merupakan Ramadhan kedua yang dilalui di masa pandemi Covid-19.

Untuk itu diperlukan aturan atau pedoman agar ibadah lebih aman, nyaman, dan khusyuk.

Kementerian Agama telah resmi merilis Pedoman Ibadah Ramadhan 1443 H/2022 M melalui Surat Edaran nomor 08 Tahun 2022 yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 29 Maret 2022.

Yaqut berpesan kepada umat Islam untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan meski pandemi membaik.

“Umat Islam dianjurkan mengisi dan meningkatkan amalan pada bulan Ramadhan, seperti shalat tarawih, iktikaf, tadarus Al Quran, pengajian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” kata Yaqut, dikutip dari laman Kemenag, Kamis (31/3/2022).

Dia juga memperingatkan pada jajarannya untuk menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan.

Menag melarang pejabat dan ASN Kementerian Agama untuk mengadakan dan menghadiri buka puasa bersama atau giat sejenisnya.

“Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri,” tegasnya.

Baca juga: Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadhan 2022 Hari Ini: Jadwal dan Link Streaming

Pedoman Ibadah Ramadhan 2022

Berikut ini ketentuan dalam Edaran Penyelenggaraan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H:

1. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan amalan pada bulan Ramadhan, seperti shalat tarawih, iktikaf, tadarus Al Quran, pengajian, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

3. Dalam penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, pengurus dan pengelola masjid/mushala memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan status level wilayah masing-masing dan menerapkan protokol kesehatan.

4. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib menunjuk petugas yang memastikan sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan kepada seluruh jemaah.

5. Pejabat dan Aparatur Sipil Negara dilarang mengadakan atau menghadiri kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri.

Baca juga: Sejarah Tradisi Ziarah Kubur, Tradisi Menjelang Ramadhan

6. Masyarakat yang mengadakan kegiatan buka puasa bersama, sahur bersama, dan/atau open house Idul Fitri harus memperhatikan protokol kesehatan.