Menanti Sikap Tegas Jokowi soal Penundaan Pemilu...

KOMPAS.com - Isu penundaan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 terus menguat dalam beberapa waktu terakhir.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim data aspirasi rakyat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.

Menurutnya, terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.

Klaim serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.

Muhaimin mengatakan, banyak akun media sosial yang setuju dengan penundaan tersebut.

Kendati demikian, beberapa partai di koalisi Jokowi justru berbeda pandangan dengan isu penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Baca juga: 3 Alasan Mengapa Kita Harus Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Beberapa partai seperti PDI-P, Gerindra, PPP, Nasdem telah menyatakan sikapnya untuk menolak wacana itu.

Dengan sikap koalisi pemerintah yang terbelah ini, Presiden Joko Widodo tak kunjung memberikan sikapnya.

Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, lambatnya Jokowi dalam mengambil sikap ini justru akan merugikan dirinya sendiri.

Sebab ketidaktegasan Jokowi ini akan membuat masyarakat berprasangka bahwa ia mendukung wacana itu.

"Rugi sendiri Pak Jokowi kalau tidak mau memperjelas dan membuat ini semuanya jadi clear, karena orang akhirnya berpikiran bahwa dia yang mau," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/3/2022).

Karenanya, Hendri berharap pada media massa selaku kekuatan keempat demokrasi, agar terus mengawal suara rakyat yang tak setuju.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat: Kepentingan Oligarki

Tak hanya itu, ia juga memberikan apresiasi terhadap partai-partai politik yang secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

"Harus kita apresiasi dan kita dukung. Bahkan salah satu hal positif dari isu ini adalah PDI-P dan PKS ternyata bisa jadi satu gerbong bareng-bareng," jelas dia.

Untuk terus mengawal isu ini, Hendri mengajak seluruh pengguna media sosial untuk menggemakan tagar #2024Gantian.

Menurutnya, tujuan tagar tersebut adalah untuk mengingatkan pemerintah bahwa rakyat menginginkan pemilu 5 tahun sekali.

Karena itu, 2024 merupakan waktu pergantian kekuasaan, seiring berakhirnya masa jabatan Jokowi.

"Tagar ini juga sebagai penyemangat partai politik yang tidak mendukung penundaan atau tetap pada wacana itu dan tidak berubah," tutupnya.