Kegagalan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

KOMPAS.com – Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Indonesia berada dalan kondisi perekonomian yang buruk.

Adapun masalah perekonomian yang dihadapi adalah:

• Ekspor dan investasi merosot
• Menipisnya cadangan devisa
• Inflasi mencapai ratusan persen
• Harga kebutuhan pokok mahal

Baca juga: Pertempuran Ambarawa: Latar Belakang, Tokoh, Akibat, dan Akhir

Kegagalan Penanggulangan Ekonomi

Untuk mengatasi hal tersebut, Indonesia pun mencoba menanggulangi permasalahan tersebut.

Namun, penanggulangan ini mengalami kegagalan.

Kegagalan pemerintah masa Demokrasi Terpimpin dalam mengatasi masalah ekonomi disebabkan karena:

1. Masalah ekonomi tidak diatasi
2. Politik dikedepankan tanpa memperhatikan ekonomi
3. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya
4. Tidak ada ukuran obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha
5. Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus
6. Kebangkrutan tidak dapat dikendalikan

Pada masa Demokrasi Terpimpin, semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan.

Baca juga: Mengapa Golongan Pemuda Menolak Proklamasi lewat PPKI?

Penunjangan Ekonomi Indonesia

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi adalah:

Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)

• Depernas dan Bappenas

Pada 15 Agustus 1959, dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Moh. Yamin dengan anggota sejumlah 50 orang.

Tujuan dibentuknya Depernas ini adalah untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya (1958).

Tugas Depernas:

• Mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasiona yang berencana
• Menilai penyelenggaraan pembangunan
• Pada 1963, nama Depernas pun berubah menjadi Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Tugas Bappenas:

• Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan rencana tahunan baik nasional maupun daerah
• Mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan dan menilai mandataris untuk MPRS.

Baca juga: Sengketa Indonesia-Singapura

Devaluasi atau Penurunan Nilai Uang

Tujuan adanya devaluasi adalah:

• Membendung inflasi yang tinggi
• Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat
• Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah Indonesia mengumumkan devaluasi, yaitu sebagai berikut:

• Uang kertas pecahan bernilai Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000 menjadi Rp 100
• Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000

Namun, usaha ini tetap tidak mampu mengatasi kemerosotan perekonomian Indonesia, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Baca juga: Raden Dewi Sartika: Kehidupan, Gagasan, dan Kiprahnya

Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Dekon dibentuk pada 28 Maret 1953. Tujuan deklarasi ekonomi sendiri adalah untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh.