KOMPAS.com - Dalam konteks ekonomi mikro, pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai alasan tentu melatarbelakangi pemerintah melakukan intervensi dalam ekonomi mikro.
Pemerintah perlu melakukan intervensi dalam ekonomi mikro karena beberapa alasan penting:
Terkadang, pasar tidak mampu mencapai keseimbangan secara mandiri, seperti terjadinya monopoli atau oligopoli. Intervensi pemerintah diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar.
Baca juga: Simak Perbedaan Pasar Monopoli dan Oligopoli
Pemerintah perlu melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti informasi palsu atau produk yang berbahaya.
Intervensi pemerintah juga diperlukan untuk mencegah fluktuasi harga yang drastis, terutama untuk barang-barang penting seperti pangan.
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan subsidi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Beberapa jenis intervensi pemerintah, yaitu:
Pemerintah dapat menetapkan harga maksimum (ceiling price) atau minimum (floor price) untuk produk tertentu guna mengendalikan inflasi atau melindungi konsumen.
Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan kebijakan kuota produksi atau pembatasan produksi yang dapat mempengaruhi tingkat harga.
Pajak penjualan dikenakan pada barang-barang tertentu untuk mengurangi konsumsi yang tidak diinginkan atau merugikan.
Sebaliknya, subsidi penjualan dapat diberikan untuk mendorong konsumsi barang-barang tertentu yang dianggap penting atau memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Pajak: Jenis-jenis Tarif dan Pengelompokkannya
Pemerintah dapat menerapkan tarif atau kuota impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil atau untuk mempromosikan ekspor produk-produk domestik.
Dengan kebijakan tarif, produsen domestik dapat meningkatkan produksinya, konsumen menghadapi harga yang lebih tinggi, sedangkan pemerintah memperoleh penghasilan berupa tarif bea masuk.
Berikut penjelasannya:
Pemerintah bertindak sebagai regulator untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan efisien, serta melindungi kepentingan konsumen.
Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan bisnis dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.
Artikel ini dibuat dengan bantuan artificial intelligence (AI). Dimohon untuk bijak memanfaatkan informasi. Jika Anda menemukan ada kesalahan informasi atau kesalahan konteks, silakan memberi tahu kami ke redaksikcm@kompas.com
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.