12 Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan

KOMPAS.com - Pemerintahan yang tidak transparan artinya pemerintahan yang tidak terbuka, atau isinya tidak diketahui masyarakat umum.

Pemerintahan yang tidak transparan sering juga disebut pemerintahan yang tertutup, di mana hanya beberapa pihak saja yang mengetahui atau menjalankan sistem politiknya.

Tentu sistem pemerintahan seperti ini membawa dampak bagi masyarakat. Apa saja dampak pemerintahan yang tidak transparan?

Akibat pemerintahan yang tidak transparan

Menurut Ignatius Adiwidjaja dalam buku Sistem Politik Indonesia (2020), ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan adalah:

Baca juga: Pengertian Pemerintahan dalam Arti Sempit dan Luas

• Rakyat tidak ikut serta secara langsung dalam pemerintahan
• Tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah kepada rakyat
• Rakyat tidak bisa mengawasi pemerintahan secara langsung
• Menganut ideologi yang dokrtriner
• Tidak ada pembagian kekuasaan.

Sebutkan dampak pemerintahan yang tidak transparan! 

Dikutip dari buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani (2019) oleh Heri Herdiawanto dkk, dampak pemerintahan yang tidak transparan, yakni:

• Terjadi kesenjangan antara pemerintah dan rakyat akibat krisis kepercayaan
• Timbul prasangka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Pemerintah tidak berani bertanggung jawab kepada masyarakat
• Dukungan dan partisipasi rakyat ditiadakan sehingga menghambat jalannya pembangunan nasional
• Kerja sama internasional tidak harmonis atau berjalan sebagaimana mestinya
• Ketertinggalan dalam berbagai bidang.

Tak hanya itu, akibat pemerintahan yang tidak transparan lainnya ialah:

• Munculnya penyimpangan di berbagai kehidupan
• Dapat menimbulkan disintegrasi bangsa
• Kehidupan negara menjadi tidak demokratis
• Tidak ada kebebasan pers
• Munculnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
• Tidak adanya dukungan politik dari masyarakat.

Adapun beberapa contoh sistem pemerintahan yang tidak transparan, yakni monarki absolut, tirani, oligarki, autokrasi, dan anarki.

Baca juga: Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial