Isi Pasal 30 Ayat 2 UUD 1945 beserta Maknanya

KOMPAS.com - Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara garis besar berisikan segala hal yang berkaitan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara Indonesia.

Dalam pasal 30 ayat (1), misalnya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945.

Dikutip langsung dari UUD 1945, berikut isi Pasal 30 ayat (2):

"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."

Baca juga: Fungsi Rakyat dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Makna Pasal 30 ayat (2) UUD 1945

Dilansir dari Buku Ajar Bahasa Indonesia Edisi Revisi (2018) karya Sujinah, dkk, makna Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah pertahanan dan keamanan negara Indonesia dijalankan menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau yang dikenal Sishankamrata.

Sistem ini dijalankan dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai alat pertahanan, dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sebagai alat keamanan.

Menurut Anton Suwito dalam jurnal Sishankamrata sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional Indonesia (2017), walau TNI berperan sebagai alat pertahanan dan Polri sebagai alat keamanan, Sishankamrata turut melibatkan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung.

Sebab, tugas pokok pertahanan dan keamanan negara Indonesia tetap menjadi tanggung jawab TNI dan Polri.

Kesimpulannya, makna Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 adalah pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui Sishankamrata, dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.