Penggolongan Hukum Menurut Wujudnya

KOMPAS.com - Hukum berisikan peraturan agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Keberadaan hukum dapat menjamin ketertiban serta keamanan di lingkungan masyarakat.

Hukum bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi atau menjalankan peraturan tersebut.

Secara garis besar, hukum memiliki jangkauan serta aspek yang luas. Maka diperlukan penggolongan hukum agar mempermudah untuk mempelajari dan mengetahuinya.

Ada berbagai jenis penggolongan hukum. Salah satunya penggolongan hukum menurut wujudnya. Hal ini berarti hukum digolongkan berdasarkan wujud dari hukum itu sendiri.

Menurut Iskandar dalam buku Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia (2016), penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yakni hukum objektif serta hukum subjektif.

Baca juga: Penggolongan Hukum di Indonesia

Hukum objektif

Hukum objektif merupakan kaidah hukum dalam suatu negara yang diberlakukan secara umum tanpa pandang bulu atau hanya mengikat pihak tertentu saja.

Hal ini berarti hukum wajib dipatuhi dan dijalankan oleh setiap warga negara, baik pemerintah, pejabat hingga masyarakat umum. Jika tidak dipatuhi, maka sanksi akan diberi kepada mereka yang melanggar.

Indonesia memiliki sejumlah hukum objektif yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya agar kenyamanan, ketertiban serta keamanan bisa tercapai dan berlangsung secara terus menerus.

Contoh hukum objektif ialah:

1. Hukum perdata
   Hukum ini mengatur ranah hak, kewajiban serta hubungan antar manusia. Contohnya hukum yang mengatur masalah warisan, sengketa lahan atau tanah, dan lain-lain.
2. Hukum pidana
   Hukum ini mengatur perbuatan apa saja yang bisa tergolong dalam ranah pidana beserta sanksinya. Indonesia menggunakan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman dasar hukum pidana.
3. Hukum dagang
   Hukum ini mengatur hubungan antar berbagai pihak dalam bidang perdagangan. Hukum ini sangat berkaitan dengan hak serta kewajiban pelaku ekonomi. Contohnya perizinan pendirian badan usaha, pembayaran pajak, dan lain sebagainya.

Baca juga: Penggolongan Hukum

Hukum subjektif

Hukum subjektif merupakan kaidah hukum yang timbul dari hukum objektif. Hukum ini berlaku terhadap perseorangan atau lebih.

Ada sebagian yang menyebut hukum subjektif sebagai hak. Namun, ada pula yang mengartikannya sebagai hak dan kewajiban yang muncul karena keterlibatan terhadap peristiwa hukum, perbuatan hukum serta hubungan hukum yang telah diatur sebelumnya oleh hukum objektif.

Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), hukum subjektif juga bisa timbul sebagai perwujudan dari hukum objektif. Artinya hak dan kewajiban yang timbul tersebut sudah diatur sebelumnya dalam hukum objektif.

Jika hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka hal ini bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap hukum objektif. Contohnya cidera janji sewa menyewa tanah atau lahan, yang mana merupakan bentuk hukum perdata (hukum objektif).

Contoh hukum subjektif ialah:

1. Hak Asasi Manusia (HAM)
   HAM merupakan hak dasar manusia yang harus didapatkan. Contohnya hak untuk bersekolah, kebebasan beragam, dan lain sebagainya.
2. Hak sebagai warga negara
   Tentunya sebagai warga negara, hak dan kewajibannya dijamin Undang-Undang. Contohnya hak kebebasan berpendapat, mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentunya pemenuhan hak ini harus diikuti dengan melakukan kewajiban, sesuai dengan hukum objektif yang telah ditentukan.