Federasi Politik dan Front Sawo Matang di Indonesia

KOMPAS.com - Organisasi-organisasi pergerakan nasional banyak sekali bermunculan pada sekitar tahun 1920an.

Organisasi pergerakan tersebut memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda-beda namun tetap sama satu tujuan, yakni perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya, organisasi-organisasi pergerakan nasional sebelum tahun 1927 masih bergerak secara terpisah dan belum ada wadah yang menjadi persatuan antar organisasi pergerakan nasional tersebut.

Gagasan

Dalam buku Demi Bangsaku: Pertentangan Bung Karno dan Bung Hatta (2003) karya Wawan Tunggul Alam, gagasan tentang sebuah federasi yang menaungi persatuan organisasi pergerakan nasional tercipta dari pemikiran Soekarno, Hatta dan Sukiman.

Baca juga: Pergerakan Nasional di Indonesia, Diawali Organisasi Budi Utomo

Hatta pada mulanya menyampaikan gagasan tentang perlunya “front sawo matang” (federasi organisasi kebangsaan) untuk melawan ‘’front putih’’ (pemerintah kolonial Belanda).

Soekarno sependapat dengan Hatta, ia mengembangkan front sawo matang sebagai asas propaganda PNI.

Realisasi pembentukan federasi

Soekarno mulai melakukan realisasi untuk membentuk front bersama pada 1927. Soekarno merasa yakin jika persatuan bisa diwujudkan, maka perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana.

Pada 17-18 Desember 1927, diadakan rapat di Bandung untuk membahas secara resmi gagasan tentang federasi politik dan front sawo matang.

Beberapa organisasi pergerakan nasional turut bergabung, seperti PSI, BU, PNI, Sumatranen Bond, Pasundan, Kaum Betawi.

Baca juga: Peran Pers dalam Perjuangan Pergerakan Nasional

Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan federasi PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Dengan tujuan PPPKI sebagai berikut:

• Mencegah perselisihan antarorganisasi pergerakan nasional.
• Menyamakan arah dan bekerja sama dalam perjuangan pergerakan nasional.
• Mengembangkan simbol dan lambang persatuan kebangsaan Indonesia.

Dalam buku Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (1980) karya A.K Pringgodigdo, dalam iternal PPPKI tidak diperbincangkan masalah asas dan paham dari organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung.

Dengan demikian, melalui PPPKI solidaritas antar organisasi pergerakan nasional dapat tercapai.

Baca juga: Pergerakan Nasional: Dampak dari Politik Etis